Berita

paul nelwan/ist

Politik

KORUPSI HAMBALANG

KPK Cegah Pengusaha Paul Nelwan

SENIN, 17 DESEMBER 2012 | 22:11 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Direktur PT Asanusa Indonesia Saul Paulus David Nelwan terkait kasus korupsi proyek Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Surat cegah dikirim hari ini (ke Direktorat Jenderal Imigrasi)," kata Jurubicara KPK Johan Budi kepada wartawan, Senin malam (17/12).

Johan menjelaskan status Paul dalam kasus Hambalang adalah sebagai saksi.


Paul Nelwan disebut-sebut sebagai perantara pengurusan proyek di berbagai kementerian. Paul Nelwan berkali-kali sudah diperiksa penyidik KPK dan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor sebagai saksi.

Nama Paul Nelwan muncul pertama kali dalam kasus suap Wisma Atlet yang menjerat tiga serangkai yang ditangkap KPK, yakni Wafid Muharam, Mindo Rosalina Manulang dan Mohammad El Idris. Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin kemudian menyusul belakangan. Paul Nelwan berperan mengenalkan Rosa kepada Wafid Muharam selaku Sesmenpora.

Sebelum disebut-sebut terkait kasus Hambalang, nama Paul Nelwan yang pernah diisukan berkerabat dengan politisi partai Demokrar Benny K Harman, juga terlibat kasus korupsi Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID) dengan terpidana Wa Ode Nurhayati. Dalam dakwaan untuk Wa Ode, Paul Nelwan disebut telah memberi suap sebesar Rp 350 juta kepada Wa Ode dengan tujuan memasukkan Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Besar, Bener Meriah, dan Minahasa sebagai penerima DPID tahun anggaran 2011 senilai Rp 7,7 triliun. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya