Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono disarankan memanfaatkan forum Silaturahmi Nasional Partai Demokrat di Sentul International Convention Center, nanti malam (15/12) untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang dalam pemilu 2009 lalu memilih kader sebagai anggota legislatif dan dirinya sebagai Presiden RI 2009-2014.
Demikian dikatakan Adhie M Massardi ketika diminta pendapatnya oleh Rakyat Merdeka Online di Jakarta petang ini (15/12).
“Yudhoyono harus meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena dalam tiga tahun terakhir ini, berita korupsi di Indonesia didominasi oleh perbuatan kader-kader Partai Demokrat seperti Nazaruddin (Bendahara Umum), Angelina Sondakh (Wakil Sekjen), Hartati Murdaya (Dewan Pembina/Anggota), Andi A Mallarangeng (Dewan Pembina/Sekretaris), dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang terus disebut-sebut media massa terindikasi terlibat korupsi proyek Hambalang,†tutur Adhie.
Menurut rencana malam ini SBY akan memberikan pidato pembekalan kepada sekitar 5.000 kader Demokrat peserta Silatnas, yang terdiri dari jajaran Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Komisi Pengawas, Pengurus DPP, Pengurus DPD, Pengurus DPC, dan anggota legislatif tingkat pusat hingga daerah.
Adhie mengingatkan agar Yudhoyono tidak mengulang-ulang pernyataannya yang meminta agar “kader partai yang merasa tidak nyaman untuk mencari tempat lainâ€. Juga tidak mengulang bantahan kader partainya banyak yang terlibat tindak pidana korupsi dengan menyatakan “kader partai lain lebih banyak yang terlibat korupsiâ€.
“Seharusnya, kalau dia merasa tidak nyaman dengan tingkah laku kader-kader partainya yang tidak juga hengkang, ya dia sendiri dong yang mundur sebagai Ketua Dewan Pembina. Ini juga bentuk merupakan bentuk pertanggungjawaban moral Yudhoyono yang gagal membina kader partainya,†ungkap Adhie.
Apalagi, tambah koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini, “kader Demokrat yang terlibat tindak pidana korupsi itu faktanya kan tokoh-tokoh penting dalam lingkaran dalamnya sendiriâ€.
Adhie juga mengingatkan kepada seluruh kader Partai Demokrat, bahwa semua parpol yang pernah ikut pemilu otomatis menjadi lembaga publik yang bisa dikontrol langsung oleh masyarakat.
“Karena semua parpol yang pernah ikut pemilu, sudah menggunakan ruang publik dan bahkan uang negara. Sejumlah kadernya di legislatif bahkan menerima gaji bulanan dari uang rakyat. Jadi layak dikritisi semua tingkah lakunya,†tutup Adhie. [zul]
