Ada-ada saja kelakuan anggota DPR. Unik, kunker tentang RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan di Perancis, negeri yang menjadi kiblat fashion.
WAKIL Ketua Komisi IV DPR, Firman Subagyo mengaku sempat memperdebatkan Perancis menjadi tujuan kunjungan kerja RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Soalnya, kata dia, Perancis tidak masuk dalam 10 besar negara penghasil daging sapi.
Perancis, kata politisi Partai Golkar ini, merupakan kiblatnya fashion. Seharusnya, kata dia, negara yang layak dikunjungi untuk urusan peternakan dan kesehatan hewan adalah Brasil dan Australia.
"Kami sudah sampaikan kalau Perancis bukanlah negara produsen daging sapi. (Perancis) Masuk 10 besar saja tidak," ujar Firman di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin.
Firman membeberkan, ternak di Brasil dan Australia berhasil bebas dari penyakit kuku dan mulut. Kondisi iklim di dua negara itu tidak terlalu jauh berbeda dengan Indonesia. Ditambah lagi, impor terbesar daging di Indonesia berasal dari Australia.
“Australia memiliki pulau karantina hewan berpenyakit kuku dan mulut. Jika sudah dinyatakan bebas terinfeksi, hewan bisa langsung didistribusikan ke dalam maupun luar negeri,†ujarnya.
Selain soal negara tujuan, Firman juga menyoal tentang jumlah anggota DPR yang diberangkatkan ke Perancis. Dia bilang, untuk ke Perancis karena hanya bertemu otoritas administrasi, cukup mengirim staf ahli atau perwakilan dari komisi sebanyak 2-3 orang.
"Kami yang sudah tua-tua ini sudah memberikan warning kepada mereka. Mudah-mudahan saja nanti pas pulang yang kelihatan sapinya, bukan Menara Eiffel," ucap Firman.
Untuk diketahui, kunker ke Perancis berlangsung sejak Selasa (11/12) hingga Jumat (14/12). Kunker dalam rangka revisi UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Terpisah, peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Apung Widadi mendesak Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR agar meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa Kesekretariatan Jenderal DPR.
"Sekjen ini nggak ada yang ngontrol. BAKN (harus meminta BPK untuk mengaudit. Transparansinya terbilang buruk ya itu sekjen, nggak ada yang mengawasi," ujarnya kepada wartawan, kemarin.
Apung mengatakan, audit terhadap Setjen DPR perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui urgensi agenda dan anggaran yang dipakai dalam setiap kunker ke luar negeri. Setjen DPR selaku fasilitator kunker perlu selektif dan selalu memplubikasikan rencana dan hasil kunker ke luar negeri.
“Sekjen (DPR) itu kan, mereka asal saja menganggarkan kunker, dan nggak pernah evaluasi hasil kunker. Kalau perlu ada website khusus tentang rencana dan pertanggungjawabannya," katanya Apung.
Ketua Badan Kehormatan M Prakosa cuma bisa prihatin melihat maraknya kunker DPR ke luar negeri. Terlebih, sejak tahun lalu agenda DPR ke luar negeri menuai kritik. Dia mengusulkan moratorium studi banding dan kunker jangan berakhir sebagai ide saja, tapi harus direalisasikan.
"Ke depan harus dibicarakan secara serius tentang kebijakan kunker, tidak mungkin dihilangkan, tapi dibatasi. Semua sudah sepakat dibatasi secara selektif. Ke depan, 2013 harus jadi momentum," kata ketua BK M Prakosa di gedung DPR, Senayan, kemarin. [zul]
