Ini Dua Langkah yang Harus Diambil Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terkait penghinaan mantan Menteri Penerangan Malaysia Tan Sri Zainuddin Maidin terhadap Presiden RI III BJ Habibie. Dalam tulisannya di koran Utusan Malaysia, "Persamaan BJ Habibie dengan Anwar Ibrahim," Zainuddin anatra lain menyebutnya sebagai "The Dog of Imprealisme,"

Menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dr. Saleh P. Daulay, setidaknya ada dua langkah yang bisa dilakukan. Pertama, mengirimkan nota protes ke pemerintah Malaysia terkait ulah salah seorang aktivis partai berkuasa di negeri jiran tersebut, UMNO (United Malays National Organisation).

"Hal ini dianggap relevan karena UMNO adalah partai penguasa yang memiliki kewenangan untuk menegur dan memberikan sanksi kepada anggotanya," jelas Dr. Saleh P. Daulay, Kamis, (13/12).

Kedua, Indonesia harus melarang Tan Sri Zainuddin Maidin untuk berkunjung ke Indonesia dalam urusan apa pun sampai yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada mantan presiden BJ Habibie.

Untuk urusan itu, Menlu RI, Marty Natalegawa, harus berdiri di barisan depan dalam melakukan advokasi terhadap kehormatan bangsa Indonesia dan simbol-simbol kebesaran negara, termasuk para mantan presiden RI. Karena persoalan ini sudah menjadi konsumsi publik, maka Marty dituntut untuk menyatakan keberatan Indonesia kepada publik dan pemerintah Malaysia secara terbuka juga.

Meski begitu, publik di Indonesia diminta tidak berlebihan dalam menanggapi pernyataan Tan Sri Zainuddin Maidin. Karena pernyataan itu sendiri menunjukkan ketidakpahamannya terhadap sejarah reformasi dan peranan BJ Habibie dalam membuka kran demokrasi di Indonesia.

"Tentu sangat tidak tepat menyamakan BJ Habibie dan Anwar Ibrahim karena kedua tokoh itu hidup di dua negara yang berbeda, satu di negara demokratis dan satu lagi di negara semi otoriter," demikian Saleh, yang membangun kerja sama Pemuda Muhammadiyah dengan Jaringan Melayu Malaysia ini. [zul]