Selain melakukan survei integritas di tingkat instansi pusat dan instansi vertikal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan survei terhadap 60 pemerintahan daerah yang menjadi representasi di semua derah provinsi.
Survei tersebut dilakukan medio Juni hingga Oktober 2012 terhadap 498 unit layanan tersebut yang tersebar di 60 pemerintah daerah dengan melibatkan 15.000 responden.
Ada empat pemerintahan daerah memperoleh nilai integritas diatas 7, yaitu Pemkot Bitung, Pemkot Pare-pare, Pemkot Banjarbaru dan Pemkot Bandah Aceh.
Menurut Deputi Bidang Pencegahan KPK, Iswan Elmi, ada tiga poin yang dinilai dalam survei integritas di tingkat pemerintahan daerah, yaitu layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Sementara, terdapat 16 pemda nilai integritasnya masih di bawah enam yaitu, Pemkot Bekasi, Pemkot Medan, Pemkot Cirebon, Pemkot Jayapura, Pemkot Bima, Pemkot Ternate, Pemkot Palu, Pemkot Kendari, Pemkot Bandung, Pemkot Serang, Pemkot Bengkulu, Pemkot Semarang, Pemkot Jember, Pemkot Metro, Pemkot Bandar Lambung dan Pemkot Depok.
Namun sambung Iswan Elmi, ada 7 pemda yang memperoleh kenaikan nilai integritas cukup signifikan (peningkatan lebih dari 2 poin) dari skor tahun lalu, yaitu; Pemkot Lubuk Linggau, Pemkab Monokwari, Pemkot Bogor, Pemkot Metro, Pemkot Serang, Pemkot Tangerang dan Pemkot Semarang.
Indeks Integritas Nasional (IIS) adalah 6,37 dengan perincian nilai rata-rata integritas di tingkat pusat sebesar 6,86, intnasi vetikal 6,34 dan daerah 6,32.
"Bila dibandingkan nilai integritas daerah relatif lebih rendah dibandingkan nilai integritas di instansi tingkat pusat ataupun vertikal. IIN 2012 sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya (6,31 di tahun 2011)," pungkas Iswan Elmi.
[arp]
