. Dalam rangka melakukan optimalisasi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menelusuri akar permasalahan di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadi korupsi. Salah satu caranya dengan melakukan "survei integritas sektor publik tahun 2012".
Dari hasil survei diketahui PT. Jamsostek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Kementerian Perdagangan yang memperoleh tertinggi dengan nilai integritas diatas 7.
"Hanya terdapat satu instansi pusat yang memperoleh nilai integritas dibawah 6, yaitu Kementerian Kehutanan," ujar Deputi Pencegahan KPK, Iswan Helmi dalam jumpa pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/12).
Sementara, terdapat 19 unit layanan pada instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di atas 7. Diantaranya, layanan Pengajuan klaim Asuransi Jaminan di Hari Tua (PT. Jamsostek), Layanan Pengajuan Klain Kecelakaan Kerja (PT. Jamsostek), Penyetaraan Ijazah (Kemendikbud), Akreditasi Program Studi (Kemendikbud), Persetujuan Impor (Kementerian Perdagangan), Izin Usaha (BKPM), Palayanan Jasa Pengujian (BPOM), Surat Izin Usaha Perikanan-SIP (Kementerian Perikanan dan Kelautan), Pandaftaran Penanaman Modal (BKPM), Pelayanan Jasa Sertifikasi (BPOM), Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Holtikultura (Kementarian Pertanian), Layanan Lembaga Penyalur dan Bergulir (Kementerian Koperasi dan UKM), Izin Edar PKPR (Kementerian Kesehatan), Surat Izin Pengerahan-SIP (BNP2TKI), Pengelolajan Limbah Radioaktif (BATAN), Sertifikasi Persenal (BATAN), Izin Penyaluran Alkes (Kementeria Kesehatan), Izin AKAP (Kementerian Perhubungan) dan Pengelolaan Properti Bandara (PT. Angkasa Pura II).
"Nilai integritas dibawah 6 yaitu, Izin Pelepasan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan," ujarnya.
Survei integritas ini berlangsung Juni-Oktober 2012 terhadap 498 unit layanan yang tersebar di 20 intansi pusat 5 intansi vertikal dan 60 pemerintah daerah dengan melibatkan 15.000 responden.
Penilaian survei dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, yaitu prngalaman integritas (bobot 0,667) yang merefeleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialami, dan potensi integritas (bobot 0,333) yang merefeleksikan faktor-faktor yang berpotensi manyebabkan terjadinya korupsi. Indeks Integritas Nasional (IIS) adalah 6,37 dengan perincian nilai rata-rata integritas di tingkat pusat sebesar 6,86.
[sam]
