Menteri Tifatul Sembiring Perlu Jelaskan Proyek SIMMLK Senilai Rp 240 M yang Macet

Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring perlu menjelaskan status proyek SIMMLIK (Sistim Informasi Monitoring dan Manajemen Layanan Internet Kecamatan) senilai Rp. 240 Milliar.

Karena hasil investigasi Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) tidak berjalan bagus. Proyek yang didanai dari USO (Universal Service Obligation) itu memiliki keterkaitan erat dengan proyek Warung Internet Pedesaan (Wardes), PLIK, M-PLIK, NIX, dan lain-lain.

"Jika proyek SIMMLIK dikatakan tidak berjalan sempurna, maka Tifatul wajib memberikan informasi kenapa tidak berjalan yang semestinya sudah harus selesai. Tentu pasti ada yang salah dalam pengelolaan proyek terrsebut yang bisa saja terjadi sejak mulai tender hingga pelaksanaan proyek dilapangan," tegas Presiden LIRA HM. Jusuf Rizal di Jakarta (Kamis, 6/12).

Menurut Jusuf Rizal, SIMMLIK proyek tendernya dimenangkan PT. Sarana Media Semesta (SMS), namun hingga kini proyek tersebut tidak berfungsi dengan benar. Peralatan yang ditempatkan  di Gedung Cyber itu yang diharapkan menjadi "alat monitoring dan manajemen" berbagai proyek terkait pengelolaan internet kecamatan menjadi tidak tercapai.

Kalaupun beroperasi juga tetap bermasalah, karena berbagai proyek yang didanai USO, seperti PLIK dan M-PLIK juga masih bermasalah. Jika Kepala BPTI, H. Santoso mengatakan proyek PLIK atau M-PLIK dinilai sudah tidak ada masalah, barangkali beliau lagi mabuk darat saat memberikan keterangan kepada wartawan, tegas Jusuf Rizal sambil menambahkan para pengamat telematika seperti Onno W. Purbo dan Maswigrantoro menilai  proyek PLIK masih bermasalah.

Sedianya SIMMLIK juga akan turut mensupport proyek penyediaan internet perbatasan yang juga dibutuhkan oleh TNI dan Polri agar keberadaannya dapat dimanfaatkan secara integrated untuk memantau daerah perbatasan. Tapi karena SIMMLIK nya tidak berjalan, maka Menko Info sesungguhnya tidak punya alat kontrol yang valid terhadap hasil pekerjaan perusahaan pelaksana proyek PLIK maupun M-PLIK.

"Jika benar SIMMLIK serta berbagai proyek dengan dana USO trilliunan rupiah tersebut tidak berjalan, maka Dirjen Postel Drs. Syukri Batubara, MH harus ikut bertanggungjawab. Sebab beliau memahami proses, prosedur dan laporan proyek-proyek yang didanai USO," tegas Jusuf Rizal yang menyebutkan telah menurunkan Tim Investigasi untuk memonitor penyelenggaraan PLIK maupun M-PLIK. [zul]