Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif dan legislatif di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, prihal program Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS).
Program ini dibantu Canadian International Development Agency (CIDA) dan sudah berjalan dua tahun.
"KPK mengawal agar program ini berjalan dengan baik. Fokus kami (KPK) adalah pelayanan satu atap dan pengadaan barang dan jasa dan pertemuan kami di KPK sudah kesekian kalinya, rencananya program ini akan berjalan selama 5 tahun," ujar Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Pradja di kantornya, Jakarta, Rabu (7/11).
Evaluasi dari KPK ujar Pandu adalah mengenai bagaimana aparat pemda merespon program ini. KPK melihat, program tersebut sesuatu yang sangat baik dan kondusif.
"Banyak aturan-aturan yang sudah dibuat, bahkan sudah ada gedung yang sudah disiapkan dan bahkan dari Pak Gubernur Sulut mengatakan aparatnya tidak akan diganti-ganti karena kalau diganti akan mempengaruhi kebijakan. Jadi banyak sudah dilakukan pemda sulut dan sulsel untuk membangun clean and clear governance," ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Sulawesi Utara, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, proyek SIPS dari CIDA sudah memperlihatkan hasil yang positif dan membanggakan. Jika dikaitkan dengan masalah korupsi, tidak hanya masalah hukum dan pemenjaraan, tapi bagaimana mengubah sikap dan sistem yang ada.
Jelas Limpo, dalam program SIPS ada lima hal yang dilakukan. Pertama, hadirnya regulasi untuk menjabarkan secara teknis apa saja sistem yang tidak terkait dengan korupsi itu. Kedua, insitusi-instusi disatukan dengan melakukan efisiensi gerakan institusi seperti sistem satu atap.
Ketiga, hadirnya personel yang paham dan mengetahui fungsi tugasnya dengan baik. Adanya agenda aksi yang jelas untuk melakukan sistem manajemen secara terbuka, efisien, efektif, bahkan tidak membuat birokrasi menjadi ribet untuk pelayanan.
Keempat, menyangkut teknologi, dalam hal ini electronic government dalam proses pelelangan barang dan jasa. Dan Kelima, hadir birokrasi dengan perilaku baru untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap tugas pemerintah.
Syahrul mengatakan, kalau dilihat proyek SIPS terdapat perubahan-perubahan pendekatan.
"Jadi pemerintah yang baik dan melayani dan tidak ribet, jadi one stop services berjalan di Sulsel, bahkan kami bangun gedung di dekat mal untuk memfasilitasi perizinan-perizinan. 93 Satuan Kerja Perangkat Daerah disatukan dalam satu pendekatan," kata dia.
Menurut Syahrul, sistem SIPS sangat penting untuk struktur pelayanan, misalnya saja bagaimana pelelangan barang dan jasa lewat sistem elektronik dengan maksud tidak terjadi kebocoran-kebocoran.
"Jadi ada efisiensi dan pengiritan dan sisa tender lebih besar. Ini yang nyata digerakkan KPK bersama kami, dan kami akan sempurnakan ke depannya," pungkasnya.
Selain diikuti pihak KPK, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen, jumpa pers ini juga diikutu Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Djauhari dan pihak Konsultan CIDA, Pieter. [zul]
