Berita

KASUS SUAP HAMBALANG

ICW: SBY Lebih Senang Terima Kaos Arsenal Dibanding Tanggapi Hasil Audit BPK

SABTU, 03 NOVEMBER 2012 | 13:06 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Setelah kembali dari lawatan ke Inggris dan Laos, Presiden SBY harus bertindak menanggapi hasil audit investigasi tahap I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang (P3SON) di Hambalang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Dari aspek hukum serahkan pada KPK. Aspek pemerintahan dan politik SBY harus menjaga citra pemerintahan," ujar anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho dalam diskusi "Hambalang Masih Ngambang" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (3/11).

Dari hasil audit investigasi Hambalang disebutkan, Menpora Andi A. Mallarangeng telah melakukan pembiaran sedangkan Menkeu Agus Martowardojo lalai. Untuk itu kata Emerson, SBY harus meminta klarifikasi kepada dua anak buahnya itu.

"Aspek politik, kalau bawahan Presiden nggak benar, setidak-tidaknya ada teguran, panggilan atau sanksi lain. Tapi, sesudah ada audit BPK ini, saya nggak lihat tuh ada suara Presiden. Dia lebih senang tukar menukar jersey (baju kaos)," sindirnya.

Kemarin, saat berada di Inggris, Presiden SBY menerima hadiah kaos dari klub Sepakbola Arsenal.

Khusus untuk Andi Mallaranggeng, lanjut Emerson, jika terbukti melakukan pembiaran, SBY harus memecat atau meminta mengundurkan diri agar lebih terhormat. "Kalau pembiaran, dapat dilihat apakah memberikan keuntungan pribadi, kelompak atau orang lain," pungkasnya. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya