Berita

sby/ist

SBY, Apakah Upeti Kepada Asing Masih Kurang?

JUMAT, 26 OKTOBER 2012 | 17:01 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemerintah seharusnya lebih percaya kepada anak sendiri ketimbang orang lain dalam pengelolahan Blok Mahakam. Maksudnya, pemerintah harusnya mempercayakan BUMN sebagai operator Blok Mahakam ketimbang negara asing.

"Sangat disayangkan pemerintah tidak percaya kepada BUMN-nya sendiri. Memang itu gayanya SBY. Dia lebih percaya pada asing," ujar Wakil Ketua Komisi VII, Effendi Simbolon kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (26/10).

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, masalahnya adalah pada keseriusan dan kemauan pemerintah saja.


"Terus sampai kapan kita tidak mampu. Ini masalah kemauan politik dan keberpihakan aja. Sekarang SBY dicatat sudah berapa kali memberikan blok kepada asing, sekarang mau berapa lagi, masih kurang upetinya?," tanya Effendi.

Beberapa waktu lalu, Menteri ESDM, Jero Wacik mengatakan, Pertamina sebagai anak BUMN belum mampu untuk menjadi operator Blok Mahakam di 2017. Walau demikian, pemerintah berjanji akan memperbaiki kontraknya agar lebih banyak menguntungkan Indonesia.

Saat ini operator Blok Mahamam adalah Total E&P Indonesia. Dan masa kontrak dengan perusahaan asal Perancis itu akan habis pada 2017 mendatang.

Sebagaimana diketahui, sesuai UU Migas 22/2001, jika kontrak Migas berakhir, pengelolaannya diserahkan kepada BUMN. Hal ini juga sesuai amanat konstitusi dan kepentingan strategis nasional. Pertamina pun telah menyatakan keinginan dan kesanggupan mengelola Blok Mahakam berkali-kali sejak 2008 hingga sekarang. [arp]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya