PDI Perjuangan membagikan buku merah perjuangan partai. Di dalam buku dijelaskan, bahwa pemerintah melakukan operasi senyap agar bahan bakar minyak bisa naik pada tahun 2013.
Ini terlihat dari Pasal 8 ayat 10 draf APBN 2013 yang memangkas hak budgetting DPR, melanggar asas transparansi keuangan negara, melanggar asas pembentukan UU, dan patut diduga sebagai senjata bagi Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada 2013.
Menurut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, mengatakan, disebarkannya buku itu untuk menunjukkan kepada publik tentang sikap partai yang tegas dan terdokumentasi dengan baik.
"Kami menolak (kenaikan harga BBM) lewat buku. Ini merupakan bagian dari pencerdasan politik anak bangsa. Ini bagian pendidikan politik, karena ada penjelasan rinci dan argumentasi di buku ini," kata Bambang di Nusantara II DPR, Jakarta, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10).
Sebelumnya, pada sidang Paripurna APBN 2013 lalu, sempat terjadi hujan interupsi dari PDI-P mengenai masalah itu. Pasal 8 ayat 10 draf APBN 2013 dinilai tidak transparan, karena bisa memberikan wewenang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tanpa persetujuan DPR.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemimpin Sidang Paripurna, Anis Matta memberikan waktu untuk proses lobi antara pimpinan fraksi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat sebelum sidang dilanjutkan. Namun, Anis memutuskan sidang diteruskan setelah fraksi lain sepakat tidak menginginkan proses lobi antar pimpinan fraksi.
Menurut Bambang Wuryanto, sikap Anis Matta tersebut salah karena langsung mengetuk palu dan tidak memperhatikan tata tertib rapat paripurna DPR. PDI-P bahkan menganggapnya sebagai bentuk tirani mayoritas terhadap minoritas dan mengkhianati prinsip musyawarah mufakat.
"Sebagai sesama anggota dewan, kami menyesal atas hal itu. Meskipun peta dan sikap fraksi-fraksi sudah jelas, mekanisme tata tertib tetap harus ditempuh," tuturnya.
Dia melanjutkan Anis sebagai Pimpinan sidang cukup akomodatif dengan menganut asas efisiensi, namun tidak mengikuti tatib yang sudah ditetapkan bersama oleh seluruh anggota DPR.
"Fraksi PDI Perjuangan mengimbau praktik seperti ini diharapkan untuk tidak terulang dalam sidang-sidang DPR berikutnya," tegasnya.
Buku kecil berwarna merah itu diedarkan kepada anggota DPR yang mengikuti rapat paripurna DPR, masyarakat pengunjung, dan kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/10) pagi.
"Diduga (pasal itu) sebagai operasi senyap Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada tahun 2013," tulis PDI Perjuangan dalam sampul buku merah itu.
[arp]
