Berita

marzuki alie

Selama Masa Sidang 1 2012-2013, DPR Sahkan 12 RUU

KAMIS, 25 OKTOBER 2012 | 13:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

DPR resmi menutup masa sidang I tahun sidang 2012-2013 hari ini, Kamis (25/10). Masa sidang ini berjalan selama 47 hari kerja dari tanggal 16 Agustus 2012 sampai 25 Oktober 2012.

Ketua DPR, Marzuki Alie mengatakan, dalam masa sidang ini, DPR sudah memperoses penetapan pejabat publik, yaitu, satu anggota Komisi Pengawasan Haji Indonesia (KPIH) dan 13 komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Dan yang masih dalam pertimbangan adalah calon-calon duta besar RI untuk Bangladesh, Mongolia Republik Sierre Leone, dan Pederasi Rusia. Dan yang masih diproses penanganannya adalah Komisioner KPPU, Hakim Agung dan calon Deputi Gubernur BI," ujar Marzuki dalam sambutan di Sidang Paripurna, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10).

Dalam masa sidang ini, DPR bersama pemerintah baru menyelesaikan lima RUU proritas. Yaitu, RUU Keistimewaan DIY, RUU Industri Pertahanan, RUU Veteran RI, RUU Perkoperasian dan RUU Pangan.

Untuk RUU Kumatif Terbuka, DPR mengesahkan Tujuh RUU. Yaitu, RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2011, RUU APBN Anggran 2013, serta Lima RUU Otonomi Daerah. Yaitu, RUU tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaraan di Provinsi Jawa Barat; RUU tentang pembentukan Pesisir Barat di Provinsi Lampung; RUU tentang Pembentukan Manokwari Selatan, dan; RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.

Lanjut Marzuki dalam pidato sambutannya, di Komisi, Baleg dan beberapa Pansus masih melanjutkan penambahan 29 RUU yang sudah memasuki pembicaraan tingkat I dan diperpanjang masa pembahasannya. Diantaranya RUU tentang Desa, RUU tentang Pemerintaham Daerah. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya