Berita

ruki

KASUS SUAP HAMBALANG

Partai Golkar Semakin Yakin Ada Tarik-menarik di Internal BPK

KAMIS, 25 OKTOBER 2012 | 10:34 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menyerahkan hasil audit sementara terkait proyek Hambalang pada 31 Oktober pekan depan.

Karena itulah, Panitia Kerja (Panja) Hambalang yang dibentuk Komisi X DPR semakin yakin adanya intervensi terhadap BPK dalam melakukan audit investigasi atas proyek tersebut.

"Kalau melihat perkembangan mundur lagi penyampaian ini, semakin kuat dugaan saya memang ada upaya untuk melokalisasi kasus hambalang ini," jelas anggota Panja Komisi X DPR Zulfadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 25/10).

Apalagi sebelumnya anggota BPK Taufiqurrahman Ruki sudah mengungkapkan, bahwa ada beberapa nama pejabat yang diyakini terkait tapi tidak masuk dalam laporan audit tersebut.

"Ini sesuai dengan pernyataan Ruki, bahwa ada beberapa pihak ada yang tidak masuk dalam laporan BPK. Itu diperkuat dengan adanya pemeriksaan lagi. Artinya selama 9 bulan ini mungkin saja terjadi ada tarik-menarik di BPK. Banyak pihak yang berkepentingan," ujar Zulfadli.

Politikus Golkar ini juga meminta agar BPK melakukan klarifikasi atas pernyataan Ruki tersebut. Kalau memang Ruki dianggap melakukan pelanggaran kode etik, karena mengeluarkan pernyataan yang tidak resmi, hendaknya diberikan sanksi.

Karena pernyataan individu Ruki itu dapat melemahkan kredibilitas BPK. Apalagi Ruki juga menyebut bahwa tidak adanya nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng karena adanya intervensi.

Menurut Anda siapa yang mengintervensi?

"Saya tidak bisa menuduh siapa. Bisa saja intervensi dari dalam BPK dan luar BPK," jawabnya.

Soal bagaimana hasil final audit BPK itu, Zulfadli belum bisa memastikan ada perbedaan atau tidak dengan hasil audit yang sudah bocor. Meski anggota BPK sebelumnya bahwa yang beredar itu bukan audit BPK.

"Saya belum bisa memastikan, apakah nanti akan mempengaruhi draf yang ada. Kita lihat saja. Kalau nggak ada perubahan, masih banyak hal-hal yang harus diaudit ulang. Nanti Komisi X bersama BAKN akan mendalami, kenapa ada kejanggalan," tandasnya. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya