Kepercayaan terhadap kemampuan dan potensi yang dimiliki anak bangsa harus diperlihatkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah memberikan hak pengelolaan blok migas asing yang sudah selesai masa kontraknya kepada perusahaan minyak nasional.
"Kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sangat mampu untuk mengelola blok migas dimanapun," kata Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky Dwi Putrohari di Jakarta, Selasa (23/10).
Persoalan finansial juga tidak menjadi masalah. Karena semua fasilitas untuk memproduksi minyak yang sudah habis masa kontraknya, sudah terbayar.
Dalam beberapa pekan belakangan ini, muncul perdebatan mengenai siapa yang pantas untuk mengelola Blok Mahakam mengingat kontrak dengan Total E&P Indonesie, perusahaan asal Perancis, yang mengelola selama ini akan berakhir pada 31 Maret 2017 nanti. Meskipun masih cukup lama tetapi ancang-ancang untuk memperebutkan pengelolaan blok tersebut sudah dimulai.
Di satu sisi ada kelompok kritis yang menginginkan agar pengelolaan blok yang habis masa kontraknya diberikan sepenuhnya kepada perusanaan nasional, khususnya Pertamina. Di pihak lain, banyak orang pemerintah yang masih berpikir untuk tetap memberikan blok tersebut kepada asing.
Menyikapi perdebatan tersebut, Rovicky tetap berpendirian bahwa semestinya diberikan ke perusahaan nasional. Bagi dia tidak alasan kontrak pengelolaan blok itu diperpanjang atau diberikan kembali ke perusahaan asing.
Menurut Rovicky, banyak keuntungan yang diperoleh jika pengelolaan dipegang oleh perusahaan nasional. Pertama dari sisi pendapatan, karena dikelola oleh perusahaan nasional, maka hasil keuntungan tidak akan lari keluar negeri. Apalagi jika pengelolaan diberikan kepada Pertamina, maka negara dan rakyat yang akan diuntungkan.
Kedua dengan pengelolaan di tangan perusahaan nasional berarti memberikan peluang kerja yang lebih luas kepada tenaga kerja Indonesia. Ketiga yang tidak kalah penting adalah menjamin bahwa produksi minyak dan gas itu untuk kepentingan domestic. "Security of supply akan lebih terjamin," kata Rovicky.
Dalam konteks yang lebih luas, Rovicky memandang bahwa pengelolaan sumberdaya alam oleh persauaan domestic itu sekaligus juga merupakan strategi untuk mencapai ketahanan energi. Masa depan dunia salah satunya adalah ketahanan energi, sehingga kita perlu mengamankan penggunaan energi dalam negeri kita sendiri.
Secara hukum, blok yang sudah habis masa kontraknya itu dikembalikan kepada negara. Di sini pemerintah akan menentukan apakah kontrak tersebut diperpanjang atau tidak. Dalam masa pemerintahan Orde Baru, hampir semua kontrak yang habis masa kontraknya diperpanjang lagi, termasuk Blok Mahakam yang dulu berakhir pada 31 Maret 1997 dan kemudian diperpanjang.
Kini, kata Rovicky, dalam masa pemerintahan yang demokratis ini saatnya menempatkan nasionalisme di garis terdepan sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat. "Nasionalisme itu kita buktikan dengan memberikan blok yang habis masa kontraknya ke perusahaan nasonal," katanya.
Terkait dengan itu, IAGI akan mengadakan diskusi panel bertajuk ‘Nasionalisasi Sumberdaya Alam’ pada 28 Oktober 2012 di Aula Mandiri Kampus UI Depok. Diskusi yang mengusik nasionalisme di bidang migas itu sekaligus untuk memperingati hari Sumpah Pemuda ke 84. [zul]
