Berita

Mahasiswa akan Demo Besar-besaran kalau Pemerintah Tak Stop Pembayaran Obligasi Rekap

SENIN, 22 OKTOBER 2012 | 18:14 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kalau pemerintah tidak segera menghentikan pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi (OR) dari APBN yang mencapai Rp 60 triliun per tahun dan berlangsung hingga 2040, mahasiswa akan menggelar aksi besar-besaran dalam waktu dekat.

Pada tanggal 10 November 2012 nanti, Badan Eksekutif Mahasiswa se-DKI Jakarta akan mengadakan pertemuan di Kampus Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta. Pertemuan itu rencananya membahas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penyetopan subsidi bunga obligasi rekap.

Demikian disampaikan Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Risal Nasir disela-sela dialog terbuka Gerakan HMS (Hidupkan Masyarakat Sejahtera) dengan tema "Sisa Penyelesaian Kasus BLBI-Stop Subsidi Bunga Obligasi Rekap atau Tunda Bayar Pajak 2013" di Aula Utama Universitas Bung Karno, Jalan Kimia 20, Jakarta Pusat, Senin (22/10).

Karena memang, tak terasa beban obligasi rekapitulasi perbankan yang diterbitkan pada tahun 1998 sebesar Rp 650 triliun rupiah hingga kini telah berkembang bagaikan benalu. Secara perlahan obligasi rekapitulasi ini menggerogoti pohon perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, kunci pemulihan ekonomi adalah moratorium pembayaran bunga eks BLBI itu yang setiap tahun mencapai Rp 60 triliun rupiah itu.

Rizal Nasir menambahkan, kalau rekomendasi atas pertemuan mereka tidak didengar atau digubris pemerintah, mereka siap turun ke jalan. "Kami akan mendatangi BI dan Istana. Kami tidak mau diselesaikan hanya dengan diskusi dan dialog dalam ruangan saja," ujar Nasir. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya