Berita

wa ode

Tamsil Linrung: Vonis terhadap Wa Ode Harus Dihargai

JUMAT, 19 OKTOBER 2012 | 13:37 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung tidak mau mengomentari vonis enam tahun Wa Ode Nurhidyati.

"Itu urUsan pengadilan. Itu keputusan yang harus dihargai bersama," ujar Tamsil Linrung di ruang Banggar DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/10).

Kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis Wa Ode enam tahun terkait kasus korupsi Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Tamsil tidak mau berburuk sangka meski mantan anggota Banggar Wa Ode sering menyebut-nyebut anggota DPR termasuk pimpinan Banggar terlibat dalam kasus tersebut. "Wa Ode menyebut, apa pengadilan menyebut? Saya percaya KPK saja," ungkapnya.

Dalam salah satu pernyataannya, Wa Ode menuding mestinya empat pimpinan Banggar juga terlibat. Hal ini terlihat dari kode dalam daftar daerah penerima alokasi DPID. Dalam data tersebut, ada kode P1-P4, yang merujuk pada empat pimpinan Banggar.

Terkait kode-kode itu, politisi PKS ini menanggapi," Kode-kode itu ada. Ada usulan dari dearah, komisi dan fraksi. Itu tanda (kode) untuk mempermudah."

Tapi, Tamsil tidak menampik ada permainan di Banggar. "Kita tidak bisa bilang banyak. Tapi ada permainan," ungkap Tamsil.

Kalau ada indikasi penyelewengan, Tamsil meminta KPK segera mengusut aliran uang itu dari siapa dan mengalir kepada siapa. "Itu saja," pungkasnya. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya