Berita

ilustrasi/ist

Hakim PW Pecandu Narkoba Harus Dihukum Berat!

KAMIS, 18 OKTOBER 2012 | 14:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Dunia kehakiman Indonesia kembali tercoreng. Setelah ramai Hakim Agung membatalkan vonis mati terpidana narkoba, kali peristiwa yang memiriskan terjadi sebaliknya. Hakim diduga menjadi pelaku konsumsi narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menangkap seorang hakim PW yang bertugas di wilayah Bekasi, Jawa Barat karena terlibat kasus narkoba. Hakim berinisial PW tersebut ditangkap saat sedang mengkonsumsi narkoba. PW dikabarkan tertangkap tangan saat sedang pesta narkoba dengan tiga perempuan.

Atas kejadian ini, Anggota Komisi III DPR, Indra sangat menyesalkan sekaligus mengecam prilaku hakim tersebut.


"Kalau ada hakim pencandu narkoba, bagaimana mungkin dia bisa menegakkan hukum dan memberikan hukuman setimpal buat bandar narkoba," ujar Indra kepada Rakyat Merdeka Online siang ini, Kamis (18/10).

Untuk itu, politisi PKS ini meminta MA segera memecat hakim PW, serta diberikan dengan hukuman berat dan tambahan pemberatan hukuman. Karena bgmnpun PW adalah seorang penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum dan menjadi contoh untuk yang lain.

"Selain itu, MA harus melakukan evaluasi pola pembinaan dan pengawasan hakim. MA harus mampu menjangkau dan memastikan tidak ada hakim-hakim lainnya berprilaku seperti PW. Ini sangat penting, mengingat hakim ada garda terakhir penagakkan hukum," pungkasnya. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya