Menkeu Pusing Cari Biaya Tambahan Kuota Bensin

Kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun ini kembali jebol. Seperti biasa, pemerintah minta tambahan kuota. Padahal, langkah itu tidak bisa mengatasi lonjakan.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik me­ngatakan, perkiraan konsumsi BBM subsidi mencapai 43-44 juta kiloliter (KL) alias lebih tinggi da­ri kuota yang ditetapkan pe­me­rin­tah dan DPR sebesar 40 juta KL.

“Konsumsi itu sudah termasuk dengan program penghematan,” kata Wacik di Jakarta, kemarin.

Untuk diketahui, pemerintah telah melakukan serangkaian program penghematan untuk me­nekan konsumsi BBM bersub­sidi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2012 sebesar 40 juta kiloliter. Namun, hasilnya belum ada yang memuaskan.

Menteri Keuangan Agus Mar­towardojo mengaku sedang pu­sing mencari tambahan biaya untuk menutup penambahan kuo­ta BBM subsidi yang dipre­dik­si jebol 2-4 juta KL dari target kuota.

“Kita punya ang­garan untuk 40 juta kiloliter. Tapi kalau lebih dari dari itu, kita akan mencari strategi baru untuk pem­bia­ya­annya,” ujar Agus.

Namun, dia terus koor­dinasi dengan Kementerian ESDM un­tuk mengetahui berapa banyak jumlah penambahannya karena akan disesuaikan dengan ke­mam­puan pemerintah.

Wakil Menteri ESDM Rudi Ru­biandini mengatakan, peme­rintah sudah mengirimkan surat kepada DPR untuk meminta tambahan ku­ota BBM subsidi. Pembahasan penambahan kuota akan dilaku­kan pada masa sidang mendatang.

“Bapak Presiden ju­ga memin­ta, si­lakan diteruskan penga­ju­annya di DPR,” tandasnya.

Pengamat ekonomi Faisal Bas­ri menilai, langkah pemerin­tah yang mengajukan tambahan kuo­ta BBM bersubsidi ke DPR ti­dak bisa mengatasi lonjakan per­­min­taan BBM dalam negeri.

“Kalau harga barang-barang naik tapi harga minyak tidak naik, artinya harga relatif minyak tu­run. Itu membuat permintaan mi­nyak naik, kuotanya malah mau ditambah, subsidinya naik, pa­dahal minyak itu dibeli dari luar negeri,” kata Faisal.

Dia mengingatkan, Indonesia saat ini telah menjadi negara pengimpor BBM terbesar di du­nia. Dari Januari hingga Juni 2012, Indonesia mengalami de­fisit impor minyak sebesar 11 miliar dolar AS.

“Migas kita banyak impornya, Indonesia sudah jadi net importir, defisit 11 miliar dolar AS untuk mi­­nyak dalam 6 bulan pertama 2012 karena pemerintah tidak menaik­kan harga BBM,” jelasnya.

Seharusnya, pemerintah me­naikkan harga BBM bersub­sidi untuk mengurangi anggaran sub­sidi. Dengan kenaikan harga, itu bisa menekan ketergantungan impor minyak Indonesia.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya meng­ungkapkan, program pembatasan penggunaan BBM subsidi untuk kendaraan dinas di wilayah Jawa-Bali masih belum maksimal.

Dikatakan, berdasarkan hasil pemantauannya, masih ada ken­daraan dinas yang minum pre­mi­um. Dia berharap ke de­pan­nya ke­bijakan ini bisa mengu­rangi kon­sumsi premium bersubsidi.

Hanung mengatakan, kebija­kan itu akan menurunkan pe­makaian premium bersubsidi sebesar 300.000 kiloliter pada 2012. “Dengan hitungan program berjalan 150 hari di 2012, maka penghematannya mencapai 2.000 kiloliter per hari,” katanya.  [Harian Rakyat Merdeka]