Temukan Migas Saat Eksplorasi, CSR Bisa Masuk Cost Recovery

Kalangan anggota DPR mendukung upaya pemerintah untuk memberikan kepastian usaha bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas (migas), menyusul re­visi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 22 tahun 2008 Tentang Jenis-Jenis Biaya Usaha Migas Yang Tidak Da­pat Di­kembalikan kepada KKKS. Salah satunya, me­nyang­kut tang­gung jawab so­sial peru­sahaan (cor­porate social res­pons­bility/CSR).

“Pada prinsipnya dikembali­kan lagi saja sesuai kontrak yang ada dalam KKKS. Pada masa eksplorasi dibebankan kepada KKKS, namun apabila ditemukan migasnya, maka akan dibebankan ke cost reco­very,” ujar anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha di Ja­karta, kemarin.

Menurut politisi Golkar ini, setelah eksplorasi dan menjadi eksploitasi (produksi), seluruh CSR perlu disetujui dahulu oleh Badan Pelaksana Kegia­tan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sebelum dimasukkan dalam cost reco­very. “Ini prinsip dasar KKKS dan negative list sebetulnya ber­­lawanan dengan kontrak KK-KS,” ujarnya.

Namun, menurut dia, pihak­nya meminta kesadaran para KKKS menyisihkan sebagian dananya untuk CSR atau seba­gai pertanggung jawaban so­sial dari perusahaan tersebut.

Dia mengakui, selama ini be­ban yang ditanggung perusa­haan berat untuk memenuhi CSR yang diinginkan oleh pe­merintah daerah (pemda) dan berbagai lapisan masya­rakat.

Anggota Komisi VII DPR Bobby Adityo Rizaldi menya­rankan, sebaiknya dana CSR industri migas dibagi dua. Yak­ni, sebagai donasi perusa­haan dan biaya pengembangan mas­yarakat yang dikoordi­natori  pemerintah melalui BP Migas agar selaras dengan progrm pem­bangunan.

“Bila CSR mau disesuaikan dengan kepentingan pemerin­tah dae­rah (pemda) seperti pembangu­nan infrastruktur jalan maupun lainnya, itu ter­masuk biaya operasi yang di-cost recovery,” tuturnya.

Apalagi, kata Bobby, bila CSR diperlakukan sebagai li­cense to operate seperti yang ma­rak ter­jadi di masyarakat, teruta­ma bila dana CSR tidak di­ke­luar­kan sesuai kemauan pe­merin­tah dan berujung pada insiden pemblokiran operasio­nal, ma­ka hal itu harus dikla­si­­fi­ka­sikan sebagai biaya operasi.

“Sebaiknya dibagi dua saja, CSR mana yang ditanggung pe­­rusahaan dan mana yang ma­­­suk cost recovery yang ter­­koor­di­nasi oleh BP Migas atau pemda, sehingga fair,” kata­nya.

Terkait hal ini, Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Forma­li­tas BP Migas Rinto Pudyan­toro mengatakan, usulan bos BP Migas R Priyono memasu­kan dana CSR ke dalam cost recovery sangat va­lid. Sebab cost recovery me­rupakan me­ka­nisme memin­jam dana di pe­rusahaan yang akan dikembali­kan kemudian.  Meski disadari dana social responsibility akan mengurangi penerimaan ne­gara, namun jika dibandingkan denga total penerimaan sebe­nar­nya tidak terlalu besar.

“Na­mun dana tersebut di­alokasi­kan langsung kepada ma­syarakat. Sama hal­nya de­ngan penerimaan negara yang nanti juga akan di­alo­kasikan untuk ma­syarakat. Jadi tidak hilang,” pungkasnya.  [Harian Rakyat Merdeka]