Garda Bangsa: Pemerintah Myanmar Melanggar HAM!

RMOL. Aksi solidaritas memprotes tindakan pemerintah Myanmar yang melakukan penindasan terhadap Etnis Rohingya yang beragama Islam terus mengalir dari tanah air. Kali ini aksi solidaritas datang dari Organisasi Garda Bangsa yang diketuai Hanif Dhakiri.

Hanif mengatakan, tindakan pemerintah Myanmar melanggar Hak Asasi Manusia. Dan sebagai sesama muslim wajib hukumnya membela.

"Mereka tidak mendapatkan status kewarganegaraan. Itu terjadi di keluarga kita muslim di Rohingya," kata Hanif dalam acara ngabuburit dan buka puasa Garda Bangsa bersama pelajar di Gedung DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/8).

Politisi PKB ini mengatakan, setiap tindakan yang melanggar HAM wajib dilawan. Siapapun korbannya, muslim ataupun non muslim.

"Buat kita nggak peduli, muslim atau bukan, selama mereka manusia dan dizalimi pemerintahannya, maka kita wajib membela. Pembelaan itu kita wujudkan dengan berdoa bersama dan dukungan untuk menghentikan kasus Rohingya," tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, PKB mengutuk mengutuk keras tindakan pemerinta Myanmar. Dia menilai tindakan itu di luar nilai-nilai kemanusiaan, apalagi pembunuhan.

"Kita berharap pemerintah Myanmar mengambil tindakan-tindakan tegas untuk tidak terjadinya kekerasan bahkan pembunuhan di Myanmar, khususnya kepada suku rohingya, yang kebetulan mereka beragama Islam," kata Muhaimin.

PKB, sambungnya, melakukan dua hal.  Pertama, memprotes, mengutuk dan membuat pernyataan resmi kepada pemerintah Myanmar kemudian membangung solidaritas. Kedua, akan mamberikan bantuan bagi para pengungsi Rohingya yang membutuhkan.[dem]