Penghematan Negara Dari Migas 3,6 Triliun Menguap

Kenaikan biaya cost recovery mesti menjamin adanya tambahan pemasukan bagi negara dari sektor bisnis minyak dan gas. Tanpa hal itu, devisa negara akan tergerus.  

Pengamat perminyakan Kur­tubi menegaskan, CSR (Corpo­rate Social Responsibility) atau tang­gung jawab sosial perusaha­an merupa­kan tanggung jawab se­luruh perusahaan. Jadi bukan ha­nya ber­laku untuk perusahaan mi­gas. Dan itu sudah ada peratur­annya. Menurut Kurtubi, dima­suk­kan­nya dana CSR ke dalam cost re­co­very membuka peluang terjadi­nya mark up seperti yang sudah-sudah.

“Padahal, dalam beberapa ta­hun terakhir, pemerintah dan DPR terus berusaha menekan cost recovery yang semakin te­rasa membebani anggaran,” ujar­nya di Jakarta, Jumat (3/8).

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis juga menye­salkan usulan BP Migas yang me­masukkan komponen biaya CSR kon­trak­tor migas dalam cost recovery atau pos biaya operasi produksi minyak dan gas yang dikembali­kan oleh negara.  

“Ini bukan ba­gian dari expen­diture (belanja), tetapi bagian dari profit perusa­haan. Seharus­nya BP Migas tidak mencam­puradukan dengan ber­da­lih pe­ningkatan in­vestasi peru­sahaan migas,” ujar Harry.

Bahkan dia menilai, kenaikan cost recovery pada Anggaran Pen­­­dapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 men­jadi 15,13 miliar dolar AS atau Rp 136,1 triliun dari APBN 2012 se­besar 12,33 miliar dolar AS (se­ki­tar Rp 110,09 triliun) ternyata ti­ak berdampak signifikan ter­ha­dap pencapaian target lifting yang dipatok 930 ribu bph. Se­bab, laju produksi hingga kini masih ter­paut jauh dari target tersebut dan tidak ada sumur produksi baru.

“Untuk mencapai 900 ribu ba­rel saja belum bisa di­capai. Lalu untuk apa penamba­han dana cost recovery dalam APBN,” cetus politisi Golkar ini.

Menurut Harry, BP Migas harus mempertanggungjawabkan  pe­ngelolaan cost recovery yang se­makin membengkak setiap tahun­nya. Sebab, sudah banyak beban anggaran untuk subsidi. Klaim peningkatan penerimaan dari sek­tor hulu migas, lanjut Harry, se­harusnya bisa lebih besar jika lifting minyak tidak meleset.

Seperti diketahui, rencananya awal Agustus ini Men­teri ESDM Jero Wacik akan me­revisi Per­atu­ran Menteri (Per­men) Nomor 22 ta­hun 2008 Ten­tang Jenis-Jenis Bia­ya Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikem­balikan Ke­pada Kontrak­tor Kon­trak Kerja Sama.

Dalam atu­ran main yang baru, sesuai yang di­usul­­kan Badan Pe­laksana Kegia­tan Usaha Hulu Mi­nyak dan Gas Bumi (BP Mi­gas), biaya yang dikeluarkan un­tuk CSR akan di­masukkan ke dalam cost recovery. Itu berarti, biaya CSR akan menjadi beban sekaligus mengu­rangi pendapatan peme­rintah. Jika selama tiga ta­hun terakhir ini sejak lahirnya Permen ESDM No.22 tahun 2008 ongkos CSR hanya sekitar Rp 450 miliar, kelak akan men­jadi sekitar Rp 2 triliun per tahun.

Untuk tahun 2012 ini, contoh­nya, para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mengajukan cost recovery hingga senilai 17,4 mi­liar dolar AS. Tapi setelah ‘dita­war-tawar’ akhirnya turun men­jadi 15,1 miliar dolar AS. Lu­ma­yan turun jika dibandingkan de­ngan angka tahun lalu yang ha­nya 15,5 miliar dolar AS.

“Nah, sekarang, ketika baru berhasil melakukan penghema­tan 400 juta atau sekitar Rp 3,76 tri­liun, eh malah mau dipakai untuk menanggung CSR Rp 2 triliun. Ini kan aneh. Padahal, itu sepe­nuhnya merupakan kewaji­ban perusahaan yang bersang­kutan,” kata Kurtubi.

Deputi Pe­ngendali Operasi BP Migas Gde Pradnyana menjelas­kan, maraknya gangguan pro­duksi di lapangan operasi migas membuat BP Migas mengusulkan  agar dana CSR atau pengem­ba­ngan komunitas dimasukkan da­lam cost recovery.

Menurut Gde, commu­nity de­velopment atau CSR me­mang tak terkait dengan inti bisnis migas, namun pada ke­nya­taannya di lapangan dana CSR jadi kendala.

“Walaupun masuk cost recovery perusahaan tetap dibatasi 25-27 persen dari gross revenue. Setelah dimasuk­kan dalam cost recovery, diharap­kan gangguan produksi  berku­rang,” kata Gde. [Harian Rakyat Merdeka]