Berita

ilustrasi/ist

Bisnis

Kurangi Impor BBM Cuma Mimpi 70 % Kegiatan Masih Pake Migas

Gawat, Indonesia Segera Jadi Net Energy Importer
JUMAT, 03 AGUSTUS 2012 | 08:00 WIB

Keinginan pemerintah mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) cuma mimpi. Pasalnya, nilai impor komoditi itu terus melonjak.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor Indonesia pada semester I-2012 mengalami ke­naikan 15,35 persen menjadi 96,41 miliar dolar AS dibanding semester I-2011 yang hanya 83,58 miliar dolar AS.

Impor migas semester I 2012 men­capai 21,44 miliar dolar AS atau mengalami kenaikan 11,42 per­sen di banding periode yang sa­ma tahun lalu. Impor non mi­gas juga mengalami kenaikan 16,52 per­sen menjadi 74,97 mi­liar do­lar AS dari periode sebe­lumnya. Sedangkan impor migas Juni 2012 sebesar 3,35 miliar dolar AS damn impor non mi­gasnya 13,33 miliar dolar AS.

Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengakui, tan­tangan pemerintah dalam me­ngelola energi nasional adalah ma­sih tingginya permintaan ter­hadap BBM. Padahal, energi fosil itu harganya mahal.

Menurutnya, pemerintah harus berani mengambil terobosan me­ngurangi ketergantungan ter­ha­dap BBM dan beralih meng­gu­nakan energi baru terbarukan (EBT). Ru­di mencontohkan Pran­cis yang be­rani menggunakan nuk­lir hing­ga 70 persen dan Inggris meng­gu­nakan gas hingga 60 persen.

“Sementara di Indonesia 70 per­sen masih menggunakan mi­gas, minyaknya sendiri (pro­duk­si) ada­lah 48 persen. Ini cukup mem­be­ratkan karena untuk me­menu­hinya harus impor,” ujarnya.

Bahkan, kata Rudi, saat ini ter­jadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan pasokan, di ma­na kebutuhan energi dalam 10 tahun terakhir tumbuh rata-rata 7 persen per tahun. Meskipun pe­merintah melakukan penghe­ma­tan, pertumbuhannya tetap 7 per­sen karena Produk Domestik Bru­to (PDB) Indonesia terus naik. Se­mentara kemampuan pasokan energi dalam negeri terbatas.

“Akibatnya, kita segera men­jadi net energy importer dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita harus berupaya secara mak­simal mencegah kondisi tersebut jangan terjadi,” tegasnya.

Dia menjelaskan, ketergantu­ngan terhadap sumber energi berbasis fosil dalam bauran ener­gi nasional masih tinggi, yaitu minyak bumi 47 persen, gas alam 21 persen dan batubara 26 persen. Dengan demikian, per­eko­nomian Indonesia masih di­pengaruhi oleh fluktuasi harga energi, khususnya minyak bumi global yang sangat tidak stabil.

Vice President Corporate Co­mmunication Pertamina Ali Mu­dakir mengatakan, impor BBM untuk memenuhi kebutu­han mas­yarakat Indonesia cukup besar. Dalam kurun waktu tiga bu­lan terakhir, jumlah impor minyak perusahaan pelat merah itu me­nembus 25 juta barel. “Im­por BBM itu 25 juta barel per 3 bulan untuk memenuhi kebu­tuhan BBM nasional. Per­tamina kan untuk memenuhi masya­rakat,” katanya.

Menurut Ali, dengan adanya impor BBM tersebut, Pertamina menjamin pasokan BBM untuk masyarakat tetap terjaga. Seba­gai konsekuensinya, perseroan harus melakukan impor.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainuddin Amali mengatakan, tingginya nilai impor BBM ka­rena produksi minyak dalam negeri masih lebih kecil diban­ding konsumsi. “Impor sulit di­hindari jika produksinya terus turun,” katanya.

Saat ini, kebutuhan BBM da­lam negeri mencapai 1,4 juta barel per hari, sedangkan pro­duksi minyak dalam negeri ha­nya bertengger di angka 890 ribu barel per hari.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Ke­menterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), selama Juli 2012 rata-rata harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) mencapai 102,88 dolar AS per barel, naik 3,8 dolar AS per barel dibanding Juni 99,08 dolar AS per barel.

Kenaikan tersebut disebabkan beberapa faktor, yaitu mema­nas­nya kondisi Timur Tengah dan turunnya produksi minyak dari negara-negara OPEC dan ne­gara-negara Non OPEC. Kondisi itu tentu akan berdampak pada membengkaknya biaya subsidi BBM dalam APBN. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya