Proyek Rumah Wartawan Di Citayam Makin Nggak Jelas

Lahan perumahan untuk wartawan semakin tidak jelas saja. Semula proyek perumahan wartawan direncanakan di Citayam, Depok, tapi katanya mau dipindah lagi ke daerah Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Informasi itu masih simpang siur.

Sebab, kini Men­teri Perumahan Rak­yat (Men­pera) Djan Faridz malah men­janjikan perumahan war­tawan di wilayah Bojong Gede, Bogor, siap untuk di­ba­ngun. Menurutnya, masalah la­han dan per­izinannya, tak kun­jung rampung di Citayam. Pro­yek peru­ma­han wartawan pun bakal molor.

“Tanah di Citayam masih ber­masalah, dipindahkan ke Bojong Gede, Bogor. Lahannya memang sudah ada yang menawarkan, tapi masih dilakukan peninjauan,” kata Djan di Jakarta, kemarin.

Djan menambahkan, program ini nantinya tidak akan meng­gu­nakan jasa pengembang, ka­rena alasan margin yang terlalu tinggi hingga sulit untuk men­dapat har­ga yang lebih murah untuk satu unit rumah wartawan.

“Kita akan menunjuk kon­traktor yang cuma mengambil untung dari kegiatan kons­truk­sinya. Soal lahan, kita akan menunjuk satu orang lagi yang akan mengurus tanahnya. Tar­getnya 3.000 unit dan harganya Rp 50 juta untuk tipe 36 dan tanahnya 72 meter persegi. Kalau bisa, tar­get tahun ini selesai,” ungkapnya.

Deputi Bidang Perumahan For­mal Kemenpera Pangihutan Mar­paung mengatakan, baik di wi­layah Parung Panjang maupun Bojong Gede hanya jadi alter­na­tif, untuk membangun proyek perumahan wartawan tersebut.

“Ya kan kalau alternatif berarti pilihannya bisa saja lebih dari sa­tu. Nggak ada masalah sebe­nar­nya, mengingat jumlah rumah yang akan dibangun sekitar 3.000 unit. Tapi, kalau tanah di Parung Panjang, saat ini harganya masih dihitung oleh Perumnas,” kata Paul, sapaan Pangihutan Mar­paung saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Paul mengaku, Kemenpera pe­kan ini masih akan mem­bicarakan lagi soal perumahan wartawan yang akan berlokasi di Citayam, Parung Panjang atau di Bojong Gede. “Perkembangan signifikan belum ada. Kalau ada, akan se­gera diinformasikan,” janjinya.

Anggota Komisi V DPR  Ris­wan Tony justru menilai, prog­ram Kemenpera kebanyakan hanya se­batas angan-angan saja. Seperti proyek perumahan war­tawan yang semula direncanakan diba­ngun di lokasi Citayam. Setelah itu, daerah Parung Pan­jang jadi pilihan. Kini, malah mau di­pin­dah lagi ke Bojong Gede, Bogor.

“Jujur aja ya, sebenarnya prog­ram perumahan wartawan, sam­pai detik ini saja belum pernah dibicarakan di Komisi V DPR. Berbeda dengan proyek rusuna­wa (rumah susun sewa) Cili­wung, yang memang merupakan prog­ram pemerintah dan status­nya bakal disewakan,” kata Po­litisi Partai Golkar ini.

Apalagi, dia melihat, Menteri Djan Faridz seperti bekerja sen­diri dan tidak mau menggu­nakan jasa pengembang, seperti Aso­siasi Pengembang Peruma­han dan Pemukiman Seluruh Indo­nesia (APERSI). Padahal, hal itu dilakukan oleh menteri se­be­lum­nya untuk memper­mudah proyek perumahan.

“Menteri di zaman Orde Baru juga meng­gunakan mekanisme itu agar target perumahannya berja­lan, tapi kenapa dia nggak mau,” katanya.

Riswan Tony mencontohkan, seperti program rusunawa Ci­li­wung yang dikhawatirkan tidak akan rampung hingga tahun 2014. Menurut dia, program Ke­menpera layaknya program Ko­misi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menutup satu kasus dengan kasus lain hingga bias dan mengiming-imingi program lain. [Harian Rakyat Merdeka]