Komisi VI Ajukan Opsi Inalum Dijadikan BUMN

.Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta du­ku­ngan DPR untuk mengambil alih kepemilikan PT Indonesia Asa­han Aluminium (Inalum) pasca berakhirnya Master Agreement dengan Nippon Asahan Alumi­nium (NAA) pada 2013.

“Anggaran untuk pengam­bil­alihan 58,87 persen saham Ina­lum dari investor asal Jepang, me­­­mang belum masuk dalam Ang­garan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah akan me­minta persetujuan DPR untuk alokasi anggarannya,” kata Men­teri Perindustrian (Men­perin) MS Hidayat di Jakarta, kemarin.

Hidayat mengatakan, sebelum berakhirnya kontrak antara Ina­lum dengan NAA, pemerintah akan melakukan investigasi ser­ta audit teknologi. Namun, lang­kah terberat adalah menentukan pe­ngelolaan Inalum.

“Sebelum 2013, semua keten­tuan yang berlaku untuk pe­mu­tusan itu harus dikeluarkan. Ki­ta mesti melakukan investigasi dan kita undang tim penilai dan me­lakukan audit teknologi serta penghitungan atas nilai buku yang ada,” paparnya.

Ketua Komisi VI DPR Air­langga Hartarto mengatakan, DPR memberikan dua opsi pe­nge­lolaan Inalum pasca ber­akhi­rnya Master Agreement dengan Nippon Asahan Alumi­nium Je­pang. Selain itu, DPR men­du­kung kepemilikan Inalum oleh pemerintah pusat.

“Komisi VI DPR memberikan opsi kepada pemerintah pusat, yaitu menyerahkan proyek Ina­lum kepada PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan mengubah sta­tus Inalum menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” katanya.

Airlangga menyatakan, apa­pun pilihan pemerintah menge­nai pengelola Inalum pasca ber­akhir­nya Master Agreement de­ngan NAA Jepang, pemerintah di­ha­rap­kan meningkatkan ka­pa­sitas produksi Inalum.

Jika saat ini kapasitas pro­duk­sinya baru mencapai 250.000 ton per tahun, maka bisa dibesarkan hingga 500.000 ton per tahun.

“Itu salah satu cara agar Ina­lum dapat bersaing dengan pe­rusa­haan sejenis milik swasta. Ter­lebih lagi, kebutuhan do­mes­tik akan alumunium dalam em­pat ta­hun ke depan diper­kirakan men­capai 400.000 ton per ta­hun,” terangnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah akan mengajukan ang­garan Rp 5 triliun untuk membeli Inalum pada 2013. Jumlah ini untuk menambah ang­garan yang telah disediakan tahun ini se­besar Rp 2 triliun.  [Harian Rakyat Merdeka]