Kemenkeu Ogah Danai Proyek Trans Jawa Lewat Gap Funding

Untuk proyek sekelas Jem­batan Selat Sunda (JSS) senilai di atas Rp 100 triliun, Menteri Ke­uangan (Menkeu) Agus Marto­wardojo me­ngu­­sa­hakan agar pendanaan­nya bisa dilakukan lewat Angga­ran Pen­dapatan Be­lanja Negara (AP­BN). Namun, untuk proyek Trans Jawa yang nilainya hanya ber­kisar Rp 20 triliun, Ke­menkeu justru ogah men­danai.

Menteri Peker­jaan Umum (PU) Djoko Kirmanto me­­ng­ata­kan, pem­­be­rian du­ku­ngan dana untuk pem­bangunan tol Trans Jawa akan tetap dila­kukan, mes­kipun Ke­men­terian Keuang­an (Kemen­keu) menya­takan tidak akan mem­beri­kan dana Viability Gap Funding (VGF)  pro­yek itu.

Menurut­ Djoko, pem­biayaan me­lalui APBN bentuknya bu­kan ha­nya VGF, tapi juga bisa du­ku­ngan berupa pelak­sanaan pem­­­bebasan tanah atau pem­bangu­nan seba­gian konstruk­si tol yang selama ini sudah di­te­rap­­kan un­tuk bebe­rapa ruas. Misalnya saja tol Sema­rang-Solo dan akses Tan­jung Priok.

“Pembiayaan bukan hanya bisa melalui VGF, tapi bisa dari alo­kasi DIPA (Daftar Isian Padu Angga­ran) langsung, atau BLU (Badan Layanan Umum) tanah. Kan sama saja berasal dari dana APBN yang menjadi dukungan pemerintah,” ujar Djoko di Ja­karta, ke­ma­rin.

Diper­kirakan, hanya enam dari sembilan ruas tol Trans Jawa yang dapat beroperasi pada 2014. Antara lain, Cikampek-Pa­lima­nan, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kerto­sono, Kerto­sono-Mojokerto dan Mojo­kerto-Surabaya. [Harian Rakyat Merdeka]