Investasi Luar Jawa Butuh Rangsangan Tax Holiday

Guna meningkatkan kinerja ekonom serta investasi di daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak para ke­pala daerah memberikan berbagai ke­muda­han bagi inves­tor. Langkah ter­sebut untuk meyakinkan para investor bahwa program oto­nomi daerah bukan halangan da­lam berusaha.

“DPD akan bersinergi dengan semua stakeholder terkait, teru­tama para kepala daerah untuk meyakinkan semua masyarakat bahwa otonomi daerah dan de­sentralisasi telah berjalan on the right track,” ujar Ketua DPD Irman Gusman dalam acara rapat dewan pe­ngurus & anggota Aso­siasi Pe­merintah Kabupaten Se­luruh Indonesia (Apkasi) di In­terna­tional Financial Center Building, Jakarta kemarin.

Sekretaris Komite Eko­nomi Nasional (KEN) Aviliani menga­takan, pemerintah perlu untuk menggenjot investasi di luar Ja­wa. Menurut dia, pengem­ba­ngan investasi di luar Pulau Jawa per­lu dirangsang oleh pe­me­rintah.  Pa­ra inves­tor sering lebih ber­hati-hati untuk mela­kukan in­vestasi di luar Pulau Jawa.

“Bia­sanya kalau investasi di luar Pulau Jawa jika bukan pe­me­rin­tah yang mengadakan, orang tidak mau investasi. Ka­rena in­vestasi di luar Jawa peng­em­ba­liannya lebih lambat di­ban­ding­kan dengan investasi di Pu­lau Jawa,” ungkapnya

Untuk itu, ekonom Indef ini menyarankan, agar proses awal investasi dilakukan oleh peme­rintah sehingga nantinya swasta pun bisa tertarik menanamkan mo­d­al di luar Pulau Jawa.

“Me­mang harus dimasuki oleh pe­merintah dulu sehingga akan dibeli oleh swasta. Atau kalau ti­dak, BUMN dulu nanti akan di­ikuti oleh swasta. Nah, ini yang tidak terjadi di kita,” tandasnya.

Menanggapi berbagai desakan ini, Ketua Apkasi Isran Noor menyatakan, para kepala daerah sudah siap melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan ekonomi daerah. Khususnya, da­lam menggenjot in­vestasi asing. Dengan komitmen ini, pihaknya minta agar pe­merintah pusat me­ngurungkan niatnya mena­rik kembali proyek otonomi daerah.

Bupati Kalimantan Timur (Kal­­­tim) itu mengatakan, tu­juan oto­nomi dearah itu men­cipta­kan pe­merintahan daerah yang baik, transparan dan ber­tang­gung ja­wab.

“Otonomi dae­rah meru­pa­kan komitmen refor­masi untuk menjawab kelemahan sistem pe­merintahan yang se­belum­nya sangat sentralistik,” cetusnya.

Hadir dalam acara itu an­tara lain Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda yang juga Sek­retaris Jenderal Apkasi, Bupati Tanah Datar M. Shadiq Pasadi­goe selaku Wakil Sekretaris Jen­dral Apkasi, Bupati Kubu Raya H. Muda Mahendrawan, Bupati Karanganyar Rina Irinani Sri Ratnaningsih, Sekjen DPD Siti Nurbaya Bakar, dan Staf Ahli Men­dagri bidang pemerintahan Ahmad Zubaidi.

Seperti diketahui, Badan Ko­or­dinasi Penanaman Modal (BK­PM) mencatat, realisasi pe­­na­na­man modal di luar Pulau Jawa pada kuartal II-2012 se­besar Rp 34,7 triliun. Jumlah itu menurun Rp 1,6 triliun di­ban­ding dengan pe­riode yang sama tahun se­be­lum­­nya yang sebesar Rp 33,1 tri­li­un. Aviliani menya­takan, untuk mencapai target in­vestasi, peme­rintah perlu meng­galakan tax holiday (ke­ringanan pajak). [Harian Rakyat Merdeka]