Perajin Tempe Dan Tahu Mogok, Pemerintah Gelar Rakor Dadakan

Pemerintah akan menghapuskan bea masuk (BM) impor kedelai untuk menekan harga. Namun, kebijakan itu dianggap bisa mematikan petani dalam negeri.

Aksi mogok produksi para pe­rajin tempe dan tahu membuat pemerintah bereaksi. Kemarin, pemerintah langsung menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait ke­naikan harga kedelai dan kelang­kaan tempe-tahu di lapangan.

Rapat dilakukan di kantor Menko Perekonomian Hatta Ra­jasa yang dihadiri Menteri Per­tanian (Mentan) Suswono, Wakil Menteri Perdagangan (Wamen­dag) Bayu Krishnamurti, Dirjen Industri Kecil dan Me­ne­ngah Ke­menterin Perindustrian (Ke­men­perin) Euis Saedah, Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso dan Ke­pala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brojonegoro.

Rapat yang dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 10.00 WIB itu memutuskan meng­hapus BM impor kedelai.

Wamendag Bayu Krisnamurthi mengatakan, penghapusan BM impor untuk menekan harga ke­delai yang terus melonjak. Apa­lagi, kenaikan itu sudah mem­buat para produsen tahu dan tempe mogok berproduksi.

Namun, kata Bayu, kebijakan pembebasan itu sifat­nya hanya sementara. Menu­rutnya, jika kon­disi harga kedelai di pasar global sudah normal, itu akan dicabut.

“Dengan adanya kebi­jakan pem­bebasan bea ma­suk kedelai, maka harga impor kedelai akan turun sekitar Rp 350-400 per kilogram,” katanya.

Menurut Bayu, saat ini pa­sokan ke­delai sedang mengalami keku­rangan karena produksinya di dalam negeri menurun 8,4 per­­sen per tahun. Karena itu, pi­­hak­nya akan membuka impor kedelai se­cara langsung oleh ko­perasi ke­delai dari negara pro­dusen peng­hasil kedelai.

Mentan Suswono mengatakan, penghapusan BM ini kon­disinya darurat. Tapi, kebija­kan itu hanya diberlakukan paling lam­bat akhir tahun. Saat ini, Ke­men­terian Ke­uangan sedang menyusunnya.

Menurut dia, keputusan itu di­keluarkan mendadak karena pe­me­rintah kekurangan lahan un­tuk menanam kedelai dan para pe­tani menganggap lebih meng­un­tung­kan untuk menanam jagung.

“Problem kita ini untuk kedelai adalah lahan. Sejak awal saya me­­nyampaikan untuk bisa swa­sem­bada itu butuh minimal (tam­ba­han) 500.000 hektar,” ujarnya.

Kepala BKF Kementerian Ke­uangan Bambang Brodjone­goro menambahkan, kemungkinan pem­­berlakuan kebijakan pem­be­basan BM impor kedelai ini sa­ma seperti yang pernah diputus­kan peme­rin­tah tahun lalu, ke­tika har­ga kedelai mahal akibat anomali musim.

“Tim tarif akan berdis­ku­si ter­lebih dahulu terkait imple­mentasi kebijakan ini,” tandasnya.

Matikan Petani

Ketua Kerja Sama Antar Lem­baga Dewan Ke­delai Nasional Mukhlisin me­ngatakan, pembe­basan BM impor kedelai mema­tikan para petani. Sekarang saja petani kedelai terus berkurang dan lahannya banyak dijual ka­rena harganya terlalu murah.

“Sekarang harga kedelai cuma Rp 5.500 per kilogram. Rata-rata petani sekali panen (3 bulan) ha­nya mendapat 3 kwintal, kalau dikalikan harga tersebut maka se­kali panen hanya mendapatkan Rp 1,6 juta, itu belum dikurangi biaya produksi,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Mukhlisin menilai, pemerintah lebih berpihak kepada pedagang. Sementara tuntutan petani yang meminta ada harga pembelian pemerintah (HPP) kedelai tidak pernah didengar.

Penasihat Petani Kedelai Jem­ber ini juga mengatakan, kebi­jakan tersebut syarat dengan ke­pentingan importir. “Ini per­mai­nan importir. Produsennya kaya, petaninya tetap miskin,” tegasnya.

Kebijakan tersebut juga akan berdampak pada sulit tercapainya terget swasembada kedelai kare­na impor terus membanjir pasar dan harganya lebih murah. Saat ini, jumlah petani terus berkurang dari 40 ribu hektar pada 1992, sekarang tinggal 7 ribu hektar.

Untuk diketahui, kemarin, para produsen dan perajin tahu tempe melakukan mogok produksi dan jualan sebagai bentuk protes ting­ginya harga kedelai. Alhasil, di beberapa pasar, kedua jenis ma­kanan wong cilik itu sulit ditemui.

Kepala Badan Ketahanan Pa­ngan dan Penyuluhan (BKPP) Daerah Khusus Ibukota Yogya­karta Asikin Chalifa mengaku bi­ngung dengan kenaikan harga ke­delai. Padahal, stok kedelai di Yogyakarta aman. Dia me­nilai, kenaikan harga kedelai itu tidak wajar, sebab stok kedelai masih mencukupi sekitar 25 ribu ton.

“Stok masih memadai. Sebaik­nya kita jangan tergantung pada impor. Kenaikan ini tidak wajar sehingga bisa memicu kepani­kan,” cetus Asikin. [Harian Rakyat Merdeka]