Berita

ilustrasi, Kedelai

Bisnis

Dahlan Perintahkan BUMN Sediakan Pasokan Kedelai

KAMIS, 26 JULI 2012 | 08:06 WIB

.Kementerian Badan Usaha Mi­lik Negara (BUMN) beren­cana mencanangkan program pe­nanaman empat komoditas se­perti kedelai, sorgum, sagu dan jagung tahun depan. Pencana­ngan ini menyusul ancaman kri­sis pa­ngan nasional, termasuk ko­moditi kedelai yang belaka­ngan mun­cul karena meroketnya harga kedelai dunia.

“Ini perlu ditanggapi serius. Saya tidak bisa tinggal diam ter­kait langkanya kedelai yang me­miliki dampak menghilang­nya tahu dan tempe,” kata Menteri BUMN Dahlan Iskan di Gedung Bank Indonesia (BI) Jakarta, kemarin.

Menurut dia, kondisi ini harus dijadikan pembelajaran dalam pengelolaan produksi, khususnya kedelai agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Untuk itu, dia siap membantu dalam penyediaan pasokan kedelai melalui perusa­haan-perusahaan BUMN. Dia  menginstruksikan agar pro­gram penanaman empat komo­ditas tersebut dimulai tahun depan.

“BUMN memang belum bisa membantu untuk semua komo­ditas. Saat ini kami masih fokus dalam bidang pertanian, gula dan pe­ternakan. Tapi kini mulai me­rambah kedelai, jagung, sorgum dan sagu,” ungkapnya.

Bekas Dirut PLN ini mengakui keterbatasan BUMN memenuhi semua keinginan masyarakat aki­bat sudah adanya instansi yang bertanggung jawab mengatur pengadaan komoditas tersebut.

Namun, kata dia, Kementerian BUMN sudah menugaskan pe­ngem­bangan sagu dan sorgum kepada Perum Perhutani dan PT Per­kebunan Nusantara.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, persoalan naiknya harga kedelai memang telah berpengaruh pada produksi tempe dan tahu.

“Kami akan meman­tau­nya se­cara seksama. Persoalan ini ma­suk katagori emergency, harus ada emergency respons yang tepat dan cepat,” kata Herman kepada wartawan, kemarin.

Politi Partai Demokrat itu pun meminta Menteri Pertanian Sus­wono memastikan betul akar ma­­sa­lahnya itu biar publik me­nge­ta­huinya. “Jika menyang­kut stok ten­tu­nya perlu ada pe­nam­bahan yang aman untuk jangka waktu terten­tu. Tetapi jika ini permainan spekulan, harus ditin­dak tegas,” tegasnya.

Perlu diketahui, kebutuhan ke­delai dalam negeri sekitar 2,25 juta ton, di mana Indonesia baru mampu memproduksi dalam negeri sekitar 779 ribu ton. Jadi masih kekurangan sekitar 1,4 juta ton yang dipenuhi melalui impor dari Amerika Serikat (AS).

Saat ini AS sebagai negara peng­­hasil utama kedelai sedang menga­lami mu­sim kering. Ma­kanya, ada pe­nu­runan produkti­vitas dan harganya menjadi naik. Ini yang menye­babkan harga kedelai di In­donesia tinggi.

Meski demikian, Herman me­nga­takan, ada hikmah di balik semua ini. Untuk itu, dia meminta ke­pada semua instansi terkait ber­pikir dan bekerja keras mengatasi problem kedelai. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya