Proyek Swasembada Pangan Berjalan Tanpa Perencanaan

.Proyek swasembada pangan tidak dilakukan secara terstruktur dan terencana. Pemerintah masih menggantungkan pada impor untuk mencukupi kebutuhan pangan. 

Pengamat Pertanian Ahmad Yakub menuturkan, swasembada pangan sudah berlangsung sejak lama dari tahun 1996. Adapun mengenai konsep ketahanan pa­ngan tersebut intinya menyuplai berbagai komoditas di pasaran dengan berbagai mekanisme.  pro­­duksi dalam negeri dan per­dagangan luar negeri.

Dengan cara tersebut, peme­rintah terjebak cara praktis dan berbahaya. Aki­batnya, strategi pemerintah men­cari harga inter­nasional yang murah untuk di­importasi bukan mengede­pan­kan strategi pem­bangu­nan per­tanian di pedesaan.

“Nah, infrastruktur di pedesaan banyak yang rusak, lahan perta­nian pangan terus berkurang. Pa­dahal, itu sangat penting buat petani,” cetusnya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Ahmad menambahkan, peme­rintah harus mempunyai strategi perluasan lahan, juga konservasi lahan yang sudah ada. Dikha­wa­tir­kan, situasi seperti ini akan terus terjadi dalam beberapa ta­hun ke depan. Jika secara nasio­nal tidak punya grand design, misalnya menjadikan Karawang sebagai lahan khusus beras, maka tukar guling lahan makin luas.

“Kalau itu tidak ada, maka ba­nyak petani yang jual lahannya untuk kontrakan karena lebih menguntungkan. Untuk apa me­reka bertani kalau tidak mengun­tung­kan dan tidak mendapat ban­tuan dari pemerintah,” ung­kapnya.

Data Badan Pertanahan Nasio­nal (BPN) menyebutkan, dalam setiap tahunnya terjadi konversi lahan pertanian sekitar 100 ribu hektar. Mirisnya, peme­rintah ha­nya bisa menyediakan lahan baru sebanyak 40 ribu hektar setiap tahunnya. Menurut dia, banyak aturan dalam Organisasi Perda­gangan Dunia (WTO) yang di­iku­ti Indonesia. Tapi, pemerintah lupa membagun strategi produk­si nasional yang kompe­titif.

“Ini yang dilupakan sama pe­merintah, kita sudah tergantung pada pangan internasional yang harganya fluktuatif. Kalau suatu saat terjadi bencana di negara produsen, maka harganya dipas­tikan akan melambung tinggi. Itu sangat membahayakan bagi In­donesia,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ke­tua Komisi IV DPR Firman Su­bag­yo mengatakan, masalah pangan sa­ngat fundamental dan harus ditangani dengan serius oleh pe­merintah. “Tingkat kesu­buruan seperti apa? infrastruk­turnya ba­gaimana? Irigasinya bagaimana? Hal tersebut perlu kajian yang lebih mendalam lagi. Tidak ha­nya asal menyediakan lahan,” cetus Firman.

Untuk mencapai target pro­duksi jagung, kedelai dan padi pada tahun ini, maka diperlukan investasi sekitar Rp 43,44 triliun yang berasal dari pemerintah dan swasta. Berdasarkan data angka ramalan (aram) I dari Badan Pusat Statistik, produksi beras men­capai target, tapi produksi jagung dan kedelai belum men­capai target yang ditetapkan pemerintah.

Angka investasi tanaman pa­ngan tersebut disampaikan dalam acara Konferensi Percepatan Pen­capaian Swasembada 5 Ko­mo­ditas Pangan Pokok oleh Kemen­terian Pertanian bersama dengan seluruh gubernur, bupati dan wa­likota. Untuk mencapai produksi jagung tahun ini, 24 juta ton, ma­ka dibutuhan investasi Rp 10,28 triliun. Target produksi padi tahun ini 65,78 juta ton, maka diper­lukan investasi Rp 31,78 triliun. Adapun, untuk produksi kedelai tahun ini 1,9 juta ton diperlukan Rp 1,38 triliun.                        

Tambah Impor Daging

Pemberian tambahan kuota impor daging sapi beku 7 ribu ton dipastikan hanya untuk industri pengolahan lantaran kebutuhan un­tuk konsumsi ma­syarakat, hotel, restoran, dan katering sur­plus 20 ribu ton. Dirjen Peter­nakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro menga­takan, ke­butuhan daging sapi di dalam negeri masih surplus 20 ribu ton yang ber­asal dari sapi lokal dan sapi bakalan eks impor.

“Untuk konsumsi masyarakat dan horeka (hotel, restoran dan kater­ing) masih surplus,” ujarnya di sela-sela jumpa pers Prognosa Neraca Ke­butuhan dan Ke­ter­sediaan Pangan di Jakarta, ke­marin. Data Kementan mencatat, harga daging sapi rela­tif stabil Rp 75.000-Rp 85.000 per kilogram (kg). [Harian Rakyat Merdeka]