Berita

ilustrasi, Kedelai

Bisnis

Harga Kedelai Melambung Mentan Tidak Pro Rakyat

Dirjen IKM Kemenperin Curigai Ada Pedagang Yang Bermain
RABU, 25 JULI 2012 | 08:06 WIB

.Menteri Pertanian (Mentan) Suswono dinilai tidak berpihak kepada rakyat karena mendukung kenaikan harga kedelai.

Ketua II Gabungan Koperasi Pro­­­dusen Tempe Tahu Indonesia (Ga­­koptindo) Sutaryo menya­yang­kan sikap Mentan. Menurut dia, Ga­koptindo tidak menolak ke­nai­kan jika naiknya landai, tapi yang ter­jadi sekarang naik­nya tidak wajar.

“Seorang menteri harusnya pro rak­yat, bukan tidak pro rakyat. Ka­m­i mendukung langkah peme­rin­tah untuk meningkatkan kese­jah­teraan petani. Namun, pro­du­sen dan konsumen juga harus di­lindungi,” katanya kepada Rakyat Mer­deka, kemarin.

Dia menegaskan, pihaknya te­tap tidak akan membuat tahu tem­pe pada 25-27 Juli 2012. Se­lain itu, dia juga meminta untuk jang­ka pendek bea masuk kedelai di­hapus dan jangka menengah­nya membuat instrumen untuk men­jaga stabilitas harga kedelai. Sedangkan jangka panjangnya ada­lah swasembada

Sutaryo mengaku, jika semua ke­­tergantungan kepada impor akan sangat berbahaya. Ia juga me­nyin­dir pemerintah yang tidak me­la­kukan apa-apa untuk menca­pai target swasembada kedelai 2014.

Mentan Suswono menyatakan, kenaikan harga kedelai yang mencapai Rp 8.000 per kilogram tidak masalah jika melihat man­faat tempe dan tahu yang baik buat kesehatan. “Harga tempe naik sedikit tidak apa-apa, toh man­faatnya untuk kesehatan baik,” ujar Suswono di kantor­nya, kemarin.

Menteri asal PKS itu menga­takan, kenaikan harga kedelai justru memberikan keuntungan kepada petani dan membuat me­reka ber­gairah untuk menanam kedelai. Se­harusnya konsumen tidak ma­salah dengan kenaikan sedikit har­ga itu. “Dibandingkan nambah un­tuk pulsa, mendingan nambah untuk makan,” ujarnya.

Menurut dia, jika harga kedelai te­tap Rp 5.000 per kg tidak akan me­narik bagi petani untuk me­nanamnya. Idealnya, harga ke­delai memang tetap di atas Rp 7.000 per kg, apalagi kalau sam­pai Rp 8.000 per kg.

Suswono mengungkapkan, akibat murahnya harga kedelai, ba­nyak petani yang tidak me­na­nam produk itu lagi dan beralih ke jagung karena lebih menjanjikan.

Suswono juga menegaskan, sa­at ini harga kedelai sudah dise­rahkan kepada mekanisme pasar, sehingga pemerintah tidak bisa lagi mengintervensi kenaikan har­ganya. Kegiatan operasi pasar juga sulit menurunkan harganya, ka­rena Bulog tugasnya hanya men­stabilkan harga beras.

Selain itu, pasokan kedelai da­lam negeri saat ini 60 persen­nya masih dipenuhi oleh impor dari Amerika Serikat. Dalam ne­geri hanya bisa memasok ke­bu­tuhan 800 ribu ton dari kebutuhan 3 juta ton per tahun. Menurutnya, saat ini pasokan kedelai dari Ame­rika ber­kurang. Pasalnya, Ne­geri Pa­man Sam itu sedang me­ngalami ke­marau panjang yang membuat harga ikut naik juga.

Dirjen Industri Kecil dan Me­nengah (IKM) Kementerian Per­industrian (Kemenperin) Euis Saedah mencurigai ada permai­nan pedagang di balik melon­jaknya harga kedelai.

Dia bercerita, saat melakukan sidak ke pasar Jatinegara dan Se­nen, ditemukan dua jenis kedelai impor yang dijual, yaitu jenis ke­delai yang bolong dijual dengan harga murah Rp 5 ribu per kg dan kedelai yang bagus harganya mencapai Rp 12 ribu per kg.

Setelah diteliti, ternyata jenis kedelai yang bolong-bolong itu seharusnya diperuntukkan buat pakan ternak. Karena itu, dia cu­ri­ga harga kedelai yang seka­rang mencapai Rp 8 ribu per kg meru­pakan hasil campuran ke­dua jenis tersebut. “Ini harus di­dalami lagi,” katanya.

Untuk diketahui, saat ini harga kedelai sudah tembus lebih dari Rp 8.000 per kg yang merupakan tertinggi selama beberapa tahun terakhir.

Pada Januari 2007 harga ke­delai eceran masih Rp 2.450 per kg, No­vember 2007 menjadi Rp 5.450 per kg, Desember 2007 naik Rp 6.950/kg. Kemudian Januari 2008 harga kedelai menjadi Rp 7.250 per kg.

Sebagai bentuk protes, para produsen dan perajin tempe tahu akan melakukan aksi mogok 25-27 Juli 2012 yang berakibat ma­kanan rakyat ini akan menghilang dari pasaran di Jabodetabek, Ban­dung dan Banten.  [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya