Berita

ilustrasi, kilang minyak

Bisnis

Mau Bangun Kilang, Pemerintah Kambinghitamkan Subsidi BBM

Menperin Bilang, Pembangunan Kilang Tidak Murah, Perlu Investasi Besar
SELASA, 24 JULI 2012 | 08:05 WIB

Pemerintah mengaku kesulitan membangun kilang minyak baru sendiri. Alasannya sih, anggarannya habis untuk menutupi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terus melonjak.

“Kita tidak bisa membangun kilang dengan biaya sendiri ka­rena mahal,” ujar Wakil Menteri Ener­gi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, untuk mem­ba­ngun kilang baru dibutuhkan in­ves­tasi Rp 100 triliun. Namun, yang terjadi saat ini anggaran ba­nyak terserap untuk memenuhi subsidi energi. Bahkan, dengan anggaran sub­si­di energi (listrik dan BBM) saat ini sudah men­capai di atas Rp 200 tri­liun.

Menurutnya, jika pe­me­rintah berani mencabut subsidi yang besar itu, maka pem­ba­ngu­nan ki­lang bukan hal yang sulit. “De­ngan anggaran sebesar itu, kita bisa bangun dua kilang seka­li­gus,” katanya.

Tapi, Rudi mengatakan, peme­rintah saat ini belum berani untuk men­cabut beban itu, sehingga ang­garan negara habis untuk mensubsidi sektor tersebut.

Terkait kerja sama PT Perta­mina dengan Kuwait Petroleum Inter­national Company (KPIC) dan Saudi Aramco Asia Company Li­mited (SAAC) untuk pem­ba­ngunan kilang Balongan, Jawa Ba­rat dan Tuban, Jawa Timur, dia men­dukungnya.

“Selama subsidi masih besar, pem­bangunan kilang perlu kerja sama dengan swasta,” katanya.

Namun, terkait banyaknya per­mintaan insentif dari para in­ves­­tor tersebut, Rudi menyerah­kan se­­penuhnya kepada pemerintah.

Menteri Perindustrian (Men­perin) MS Hidayat mengatakan, pem­bangunan kilang tidaklah mu­­rah dan perlu investasi besar. Saat ini pemerintah masih meng­kaji permintaan insentif dari dua in­vestor tersebut.

Dia juga meminta pemerintah me­ngusahakan dulu permintaan in­sentif dari dua perusahaan ter­sebut. “Usahain, jangan bilang su­sah dulu. Apalagi studinya baru se­lesai Agustus. Seharusnya me­nunggu itu dulu,” tandasnya.

Wakil Direktur ReforMiner In­stitute Komaidi Notonegoro me­nyayangkan ada perbedaan sikap di antara jajaran pemerintah da­lam membangun kilang minyak. “Belum lama kita mendengar ka­tanya pemerintah mau bangun ki­lang sendiri. Sekarang justru di­bilang tidak bisa,” katanya.

Menurut dia, ada beberapa opsi dalam membangun kilang di da­lam negeri. Misalnya, bekerja sa­ma dengan swasta atau mem­ba­ngun­nya dengan biaya sendiri.

Selain itu, kata dia, harus ada ko­mitmen kuat dari pemerintah un­tuk membangun kilang. Apa­lagi, Indonesia sudah lama tidak membangun kilang. Jadi, saat ini jangan saling menyalahkan, apa­lagi terus mengkam­binghi­tam­kan anggaran subsidi BBM.

“Kilang yang ada sekarang hanya mampu memproduksi 700-800 ribu barel. Padahal, ke­bu­tuhan dalam negeri 1,3 juta barel per hari, karena itu tidak aneh jika impor BBM kita ting­gi,” katanya.

Untuk diketahui, Dirjen Migas ESDM Evita H Legowo menga­takan, pemerintah akan mem­ba­ngun kilang sendiri dengan meng­gunakan dana dari APBN.

“Cukup lama kami tunggu nggak jadi-jadi. Yang jelas se­karang pemerintah berniat mem­bangun kilang,” kata Evita

Menurut Evita, pembangunan kilang ini telah disetujui  Menteri Keuangan. Dalam APBN 2013, pemerintah telah memasukkan anggaran pembangunan sebesar Rp 1 triliun untuk studi kela­ya­kan. Stu­di ini untuk mencari lo­kasi ter­baik dan menentukan pa­sokan minyak mentah. Pem­ba­ngunan kilang ini di­ha­rapkan dapat dimulai pada 2015 dan se­lesai pada 2019.  [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya