Garap Infrastruktur Jangan Cuma Gembar-gembor Dong

Perlambatan ekonomi glo­bal masih memberikan angin se­gar buat aliran investasi yang ma­suk ke Indonesia. Pertum­buhan eko­nomi yang tinggi serta imbal hasil yang baik menjadi faktor deras­nya arus modal ma­suk ke dalam negeri.

Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan mendesak pe­merintah segera membangun in­frastruktur untuk mendukung de­rasnya investasi yang masuk.

“Pertumbuhan ekonomi global kan melambat hingga 2,5 persen, sedangkan Indonesia di atas 6 persen, sangat mungkin investasi mengalir dengan baik ke dalam negeri,” kata Fauzi, kemarin.

Berdasarkan analisis ini, dapat dikatakan aliran investasi di In­donesia masih cukup baik meski agak melamban. Menurut­nya, sangat penting bagi peme­rin­tah memberikan stimulus pem­ba­ngunan infrastruktur di In­do­nesia karena jika kondisi glo­bal me­lamban otomotis investasi swas­ta juga melamban.

Namun di sisi lain, investasi swasta pun bisa terkena dampak dari perlambatan ekonomi glo­bal ini. Oleh karena itu, peme­rintah ha­rus menggenjot sektor infra­struktur di dalam negeri.

Menurut Fauzi, infrastruktur sa­ngat menarik investor global dan investor swasta untuk masuk ke Indonesia. Ini harus di-observe de­ngan investasi di bidang publik me­lalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Eko­nomi Indonesia (MP3EI) dan ha­rus se­gera direalisasikan,” ucapnya.

“Pre­siden sudah bilang jangan sam­pai ada pepesan kosong, MP3EI jangan hanya gembar-gem­bor. Mari se­gera bangun in­fra­struktur yang menarik di In­do­nesia agar inves­tasi datang,” te­gas Fauzi.

Terkait infrastruktur, pertum­bu­han investasi hortikultura lokal terhambat dikarenakan lemahnya infrastruktur penunjang dari hulu (on farm) sampai hilir (off farm).

Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong perbaikan in­frastruktur yang terintegrasi dan terencana agar dapat mening­kat­kan investasi hortikultura dalam negeri maupun luar negeri.

Anggota Komisi IV DPR Ma’mur Hasanuddin mengata­kan, usaha hortikultura di Indo­nesia umumnya pertanian rakyat de­ngan skala usaha kecil, ter­sebar, pengelolaan secara per­orangan dan kurang didukung  infrastruk­tur yang memadai. [Harian Rakyat Merdeka]