Berita

ilustrasi/ist

Bisnis

Cegah Banjirnya Barang Impor, Manfaatin Dong Pengaman Di WTO...

SENIN, 23 JULI 2012 | 08:18 WIB

Pemerintah didesak segera memanfaatkan berbagai instru­men pengamanan perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai solusi untuk me­nahan serbuan barang impor.

Me­nurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, pemerintah jus­tru tidak berani menerapkan tin­dakan pengamanan atas produk impor yang masuk, meski sudah ada produsen dalam negeri terin­dikasi kerugian. Padahal, di luar negeri pengamanan pasar ditem­puh dengan mem­berlakukan sa­feguard dan dumping.

“Ketika tarif bukan menjadi hambatan lagi, pemerintah se­ha­rusnya memanfaatkan berbagai hambatan nontarif, antara lain me­nerapkan instrumen penga­manan perdagangan,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut Sofjan, pasar Indone­sia yang besar dengan tingkat per­tumbuhan permintaan tinggi men­jadi sasaran negara lain da­lam melempar produk ekspor.

“Seharusnya pemerintah me­ning­katkan aturan safeguard yang bisa menghambat lonjakan im­por,” katanya.

Dia mengakui, tanpa langkah efektif pemerintah, defisit dalam neraca perdagangan diperkirakan terus melebar hingga akhir tahun ini. Kondisi itu bahkan sudah te­cermin dalam kinerja ekspor bu­la­nan yang cenderung melandai di tengah laju impor yang justru terus meningkat signifikan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Ka­din) Suryo Bam­bang Sulisto menyebutkan, cara untuk meng­imbangi kejatuhan ekspor dengan penguatan kon­sum­si domestik. Peningkatan konsumsi domestik, akan meng­gan­tikan konsumsi barang ekspor.

Untuk itu, pemerintah harus se­cepatnya menggerakkan sektor riil dengan meningkatkan belanja dan konsumsi dalam negeri dan di sisi lain membuka lapangan kerja baru. “Pemerintah perlu me­la­kukan keberpihakan terhadap per­eko­nomian daerah,” ujarnya.  [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya