DPR Ogah Dicap Halangi Pengurangan Subsidi Listrik

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menyindir DPR yang tidak pernah mendukung kebijakan pemerintah mengurangi beban subsidi listrik.

Agus mengatakan, pemerintah sangat sulit melakukan penye­suaian tarif dasar listrik (TDL) ka­rena harus melalui persetujuan DPR. Dan biasanya parleman me­nunjukkan resistensi terhadap rencana pemerintah tersebut.

Padahal, kata Agus, setiap ta­hunnya subsidi listrik dalam Ang­garan Pendapatan dan Be­lanja Negara (APBN) terus me­lonjak. Bahkan, jumlah subsidi listrik tahun ini mencapai Rp 93 triliun atau di atas target awal Rp 45 triliun.

“Kita akan bicarakan alternatif-alternatif yang ada apakah harga BBM akan dinaikkan atau listrik yang akan dinaikkan,” ujarnya.

Bekas Dirut Bank Mandiri itu mengusulkan, adanya penye­suai­an tarif tenaga listrik secara ber­kala atau automatic tarif adjust­ment untuk menekan sub­sidi lis­trik. Jadi, setiap tiga bulan sekali TDL akan dinaikkan. Ke­naikan­nya akan di­sesuaikan de­ngan kondisi yang ada dan for­mula yang sehat. “Ini pernah kita laku­kan pada 1993-1996,” katanya.

Menurut Agus, dengan tarif yang berlaku sekarang, subsidi lis­trik banyak yang tidak tepat sa­saran. Bahkan, golongan mampu juga menikmati subsidi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat kecil itu.

Dia juga mengungkapkan, saat ini ada 50 industri besar yang ma­sih menikmati tarif murah itu. Padahal, perusahaan itu untung­nya banyak. Karena itu, perlu segera dilakukan perbaikan tarif dan subsidi listrik.

Apalagi pemerintah belum per­nah menaikkan TDL lagi sejak 2004. Menurut Agus, jika ini di­biarkan, maka beban APBN akan terus membengkak. “Kita melihat ini suatu yang mesti diperbaiki, karena kondisi seperti ini tidak baik. Subsidi makin besar, pada­hal kita perlu investasi makin besar ke depan,” tandasnya.

Anggota Komisi VII DPR Mu­hammad Syafrudin menolak ko­misinya disebut menghalang-ha­langi pemerintah untuk mengu­rangi subsidi listrik. Kendati be­gitu, diakui subsidi terlalu besar tidak bagus juga karena akan meng­ganggu anggaran lainnya.

“Yang sebenarnya terjadi, pe­merintah belum mampu me­nya­kinkan DPR untuk me­nye­tujui kenaikan TDL. Selain itu, efiensi PLN juga belum mak­simal. Kare­nanya, pemerintah dan DPR harus duduk bersama mengatasi subsidi listrik ini,” katanya.

Terkait masih banyaknya in­dustri besar yang masih meng­gunakan listrik subsidi, Syaf­rudin meminta BUMN listrik itu untuk mendatanya kembali dan meng­gan­tinya dengan listrik non sub­sidi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik mengaku, pihaknya terus me­rayu DPR untuk menyetujui ke­naikan TDL tahun depan. Sebab, rencana kenaikan TDL 10 persen tahun ini gagal karena tidak di­setujui parlemen.

Menurut Wacik, hingga kini pemerintah masih menunggu persetujuan DPR soal kenaikan tarif listrik tahun depan. Tujuan pemerintah menaikkan TDL ka­rena subsidinya terus melonjak dan tahun ini mendekati angka Rp 100 triliun.

Manajer Senior Komunikasi Korporat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bambang Dwi­yan­to mengatakan, pihaknya me­nyerahkan masalah subsidi dan kenaikan tarif kepada pe­merintah dan DPR.

Bambang juga mengaku saat ini masih ada industri besar yang menikmati tarif subsidi listrik. “Kami sudah sampaikan hal itu kepada pemerintah dan DPR,” tandas Bambang. [Harian Rakyat Merdeka]