Berita

ilustrasi

Kader Demokrat Imbau Elitnya Berhenti Pertontonkan Konflik

Ada Upaya Sistematis Mendelegitimasi SBY dan Demokrat 2014
SENIN, 16 JULI 2012 | 13:06 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Penyebutan nama anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Siti Hartati Murdaya, yang dikait-kaitkan dengan masalah dugaan suap di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah, hanya merupakan fitnah yang digembar-gemborkan di media massa.

"Atas nama prinsip praduga tak bersalah, hendaknya kita tetap menempatkan yang bersangkutan sebagaimana mestinya," tulis Koordinator Aliansi Kepedulian Rakyat untuk Keselamatan Bangsa (Akrab), Ruwandi, dalam keterangan tertulisnya kepada diterima redaksi (Senin, 16/7).

Apa yang dialami Hartati, sebutnya, sama dengan terjadi kepada Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng. Mereka adalah sasaran antara dari upaya sistematis yang dilakukan untuk mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekaligus merupakan upaya untuk mengkerdilkan Partai Demokrat menjelang Pemilu 2014.


"Kehormatan para petinggi partai adalah juga merupakan bagian tak terpisahkan dari martabat Partai Demokrat di mata rakyat," imbuhnya.

Dikatakan, dalam keadaan partai yang sedang menjadi sasaran delegitimasi tersebut, sebagai bagian dari keluarga besar Partai Demokrat, Akrab menyerukan agar para kader Demokrat bersatu dan kompak. Bukannya malah mudah terpancing ke dalam nuansa konflik internal, saling menyalahkan, saling mencaci-maki, dan politik cuci-tangan untuk menyelamatkan diri.

"Jika para elite partai terjebak mempertontonkan nuansa konflik di hadapan publik, kami sebagai kader partai sungguh merasa malu karena hal itu justru akan menjadi bahan tertawaan berbagai kalangan di luar Partai Demokrat," imbuh dia lagi.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya