Menteri Yang Malas Serap Anggaran Diganti Sajalah

RMOL.Badan Anggaran (Banggar) DPR mendukung pemberian punishment (hukuman) dengan memotong anggaran tahun depan kepada kementerian atau lembaga yang malas melakukan penyerapan anggaran tahun ini.

Anggota Banggar Satya W Yudha mengatakan, hukuman untuk kementerian ini mem­buk­tikan pemerintah serius mem­benahi instansi kementerian atau lembaga yang kurang tangkas menyerap anggaran.

Menurut dia, program punishment dan reward seperti yang dicanangkan Kemenkeu harus di­realisasikan untuk dijadikan pe­lajaran bagi kementerian atau lem­baga yang bersangkutan. Ke de­pannya, semua kementerian atau lembaga dapat menyerap angga­ran dengan baik.

“Kalau nggak mak­simal, kita akan upayakan me­motong ang­garan kementerian yang malas melakukan penyerapan ang­garan,” tegas Satya.

Kepada kementerian yang be­lum maksimal dalam mela­kukan penyerapan anggaran, politisi Golkar ini meminta lebih trans­paran menjelaskan penye­bab tidak maksimalnya daya serap anggaran.

Untuk itu, pihaknya akan men­dorong agar evaluasi kinerja ke­menterian dalam melakukan pe­nye­rapan anggaran dievaluasi se­tiap kuartal. “Kita usulkan agar evaluasi ini masuk dalam Un­dang-Undang APBN,” imbuhnya.

Sebab, dengan adanya evaluasi kinerja tersebut, maka pe­nge­lo­laan dan manajemen APBN bisa lebih terukur, sehingga dapat me­ningkatkan efektivitas dan efi­siensi anggaran.

Ia menambahkan, bagi ke­me­nterian dan lembaga yang me­menuhi target akan mendapatkan ganjaran hadiah. Sementara yang tidak bisa memenuhi target akan mendapatkan hukuman.

Satya juga akan men­desak agar memasukkan tiga indikator untuk mengevaluasi kinerja APBN. Per­tama, ke­mampuan APBN dalam mengu­rangi kemiskinan. Kedua, me­ngurangi pengang­guran. Ke­tiga, mampu mem­berikan indi­kator pe­ngu­rangan kesenjangan pendapatan di masyarakat.

Koordinator Investigasi dan Hukum Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Khadafi mengatakan, keti­ga kementerian yang dinilai ga­gal melakukan penyerapan angga­ran patut mendapat sanksi tegas.

“Rendahnya serapan anggaran bukti mereka malas bekerja dan enggan malaksanakan tugas yang telah diamanahkan,” kata Ucok kepada Rakyat Merdeka.

Seharusnya kementerian dan lembaga saling berlomba-lomba menyerap anggaran. Sebab, se­makin tinggi anggaran yang di‑­serap, dapat menjadi penunjang kinerja dalam menjalankan misi dan visi program yang di­canang­kan. “Nah kalau kementeriannya malas, diganti saja menterinya,” tegas Ucok.

Kalau tidak, anggaran pene­rimaan kementerian yang malas tersebut, tahun depan mesti di­potong. Hal tersebut wajar ka­rena sesuai Perpres yang berlaku.

Dengan rendahnya penyerapan anggaran pemerintah dan target defisit anggaran yang terus me­leset dari perkiraan, ada potensi pertumbuhan ekonomi akan ber­kurang. Mengingat, anggaran negara menjadi salah satu sti­mulus yang menggerakkan per­tumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, dikutip dari situs Sekretariat Kabinet (Setkab) Staf Khusus Presiden Bidang Eko­nomi Firmanzah menya­ta­kan, ada tiga kementerian yang penye­rapan anggarannya rendah hingga triwulan I-2012. Yaitu, Ke­men­terian Perumahan Rakyat (Ke­men­pera) hanya 1,36 persen, Kementerian Pemuda dan Olah­raga (Kemenpora) 2,29 persen dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) 7,16 per­sen.

Sementara dari data Tim Eva­luasi dan Pengawasan Penye­ra­pan Anggaran Unit Kerja Pre­siden Bidang Pengawasan dan Pe­ngen­dalian Pembangunan (UKP4), rata-rata penyerapan anggaran seluruh kementerian/lembaga masih 17,62 persen.

Presiden SBY selalu meng­instruksikan percepatan penye­rapan anggaran, dengan jalan membenahi aturan (termasuk Perpres Nomor 54 Tahun 2010), dan pemberian reward dan punishment bagi kementerian/lem­baga terkait kinerja penyerapan anggaran. [Harian Rakyat Merdeka]