Baru 3 T, Daya Serap Dana Infrastruktur Letoy Banget

RMOL.Pantas jika sektor infrastruktur nasional amburadul. Hingga bulan Juni, daya serap anggaran proyek ini baru mencapai 27 persen atau sekitar Rp 3,02 triliun.

Wakil Presiden Boediono me­nyo­roti masih banyak pem­ba­ngunan infrastruktur di se­jumlah daerah mandek karena tidak ada­nya koordinasi antar di­nas dan instansi sehingga meng­ganggu percepatan pembangunan yang akhirnya mengurangi ke­se­jah­teraan masyarakat.

“Banyak pro­yek infrastruktur mandek, pa­dahal semua siap se­perti biaya. Kurang koordinasi antarinstansi seperti cuek soal per­izinan,” kata Wapres Boe­dio­no saat Silaturahmi dengan For­kor­pimda, pejabat pemerintah, tokoh masya­rakat di Pontianak, kemarin.

Hadir dalam acara itu Menteri Perumahan Rakyat Djan Farid, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dagdag, serta Gu­ber­nur Kalimantan Barat Cornelis.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan, daya se­rap anggaran infrastruktur untuk program Masterplan Per­ce­patan Pembangunan dan Perluas­an Ekonomi Indonesia (MP3EI) hingga Juni 2012 baru 27 persen atau Rp 3,02 triliun dari total alo­kasi Rp 11,2 triliun tahun ini.

Staf Ahli Menteri Kementeri­an PU Hediyanto Husaini me­nga­­ta­kan, realisasi tersebut di­gunakan untuk proyek penanga­nan jalan Pan­tura, jalan lintas Sumatera dan Papua. Menurut­nya, letoynya da­ya serapan itu karena banyak pro­yek yang masuk proses lelang. Termasuk  proyek dari tambahan anggaran dari sisa budget 2011 sebesar Rp 1,2 triliun juga belum dilelang.

Meski lamban, namun Hedi­yan­to optimistis daya serapan ang­­garan bakal besar di akhir ta­hun karena umumnya proyek-pro­yek itu sudah siap dibangun pa­ling tidak Agustus men­datang.  

“Serapan memang masih ba­nyak di wilayah Jawa, dan pro­yek multiyears. Untuk tambahan be­lum ada serapan sama sekali,” ujar Hediyanto dalam acara Per­kem­bangan Kawasan Indus­tri dalam Konteks MP3EI dan Met­ropolitan Priority Area (MPA) di Jakarta, Selasa (3/7).

 Ia menjelaskan, anggaran un­tuk proyek infrastruktur MP3­EI ditargetkan mengalami ke­naikan setiap tahunnya, dengan  estima­si sebesar Rp 10-15 triliun per ta­­hun. “Kemungkinan tahun de­pan akan dialo­kasikan Rp 15 triliun,” katanya.

 Prioritasnya, masih 90 persen untuk penanganan jalan, se­men­tara sisanya untuk penyediaan air dan permukiman di wilayah prio­ritas pemerintah. Sedangkan un­tuk pembagian wilayah, untuk pulau Jawa dan Sumatera yang diprioritaskan berupa pengem­bangan kawasan investasi dan di wilayah timur untuk konekti­vitas antar daerah. [Harian Rakyat Merdeka]