DPR Minta Tim Penanggulangan Kemiskinan Dibubarkan Aja Deh

RMOL.Kinerja pemerintah mengentaskan kemiskinan belum memuaskan. Dalam setahun atau hingga Maret 2012, pemerintah hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 0,53 persen.

“Dengan waktu tersisa, target tingkat kemiskinan tahun ini yang sebesar 10,5-11,5 persen harus di­capai. Ini memang tugas berat dan kita harus bekerja ekstra un­tuk mencapai target tersebut,” ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pemba­ngu­nan Nasional (PPN/Bappenas) Armida Alisjahbana di Gedung Bappenas, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, meski untuk men­capai target tersebut meru­pa­kan tugas berat, pemerintah akan be­rusaha merealisasikan program-program pengentasan kemiskin­an yang sudah ada. Sinergisitas prog­ram antar pusat dan daerah tetap dikedepankan untuk me­ne­kan angka kemiskinan.

Untuk itu, pihaknya akan meng­utamakan program jangka pen­dek dengan memberikan per­lin­dungan sosial seperti jaminan ke­sehatan masyarakat (jamkesmas) beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan beasiswa pendidikan.

Selain itu, pemerintah juga akan menjaga stabilitas harga ba­han pokok guna mencegah me­ningkatnya beban hidup ma­sya­rakat. Pemerintah optimis ting­kat inflasi masih bisa terjaga di te­ngah kondisi perekonomian yang sampai saat ini terjaga baik.

“Sampai dengan data terakhir relatif terjaga. Sebentar lagi pua­sa dan Lebaran, harus dipastikan tetap stabil,” kata Armida.

Pemerintah berjanji fokus pa­da upaya-upaya pengentasan kemis­kinan pada wilayah In­donesia ti­mur. Kemudian ke Ja­wa karena jumlah penduduk mis­kin terbesar di Jawa tetap.

Menurut Armida, pertumbuh­an ekonomi tidak langsung ber­im­plikasi pada perlambatan pe­ngen­tasan kemiskinan, teta­pi pen­cip­taan kesempatan kerja.

Anggota Komisi IX DPR Poem­pida Hidayatulloh menya­yang­kan lambannya penurunan angka kemiskinan. Ia menilai, lam­ban­nya pengentasan kemiski­nan lan­taran pemerintah ku­rang serius menjalankan program yang ada.

Sebab itu, dia mendesak pe­merintah membubarkan Tim Na­sional Percepatan Pe­nang­gu­langan Kemiskinan (TNP2K). Pasalnya, pembentukan TNP2K tidak sesuai mandat Undang-Un­dang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

“Undang-Undang soal Pe­na­nganan Fakir Miskin ini telah me­ngamanatkan kepada menteri un­tuk menetapkan kriteria miskin sebagai dasar untuk melak­sa­na­kan penanganan fakir miskin di In­donesia. Praktiknya, menteri diminta berkoordinasi dengan TNP2K guna mendapatkan per­setujuan mengenai target bantu­an sosial untuk para fakir mis­kin tersebut,” jelas Poempida.

Selain itu, Politisi Partai Gol­kar ini mengatakan, data-data yang dimiliki TNP2K tidak ter­se­dia untuk publik dan tidak trans­paran. Ini yang menjadi per­soalan kegagalan implementasi jamkesmas selama ini.

Menurut Poempida, komisinya dalam hal ini berkepentingan un­tuk mendapatkan data tersebut sehubungan dengan perbaikan sistem jamkesmas dan persiapan implementasi Badan Penye­leng­gara Jaminan Sosial (BPJS).

“Untuk mengantisipasi keran­cuan data yang akan dipakai implementasi BPJS ke depan, perlu ada verifikasi data yang akurat dan mempunyai legi­ti­masi,” tandasnya.

Pengamat Ekonomi dari Ins­titute for Development of Eco­nomics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan, penu­runan persentase penduduk mis­kin yang masih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi menun­jukkan program pengentasan ke­miskinan belum tepat sasaran.

“Persentase penurunan pendu­duk miskin 0,53 persen itu masih sangat kecil dibanding pertum­buhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,5 persen,” kata Enny.

Persentase penduduk miskin seharusnya turun 0,8 persen tiap ekonomi tumbuh 1 persen untuk mencapai pembangunan eko­nomi yang optimal. “Artinya, se­­ha­rusnya persentase turun sam­pai 5,2 persen. Apalagi ang­garan pemerintah un­tuk kemis­kinan naik terus. Itu ber­arti prog­ram ke­miskinan pe­me­rintah ti­dak tepat sasaran,” kritiknya.

Selain itu, Enny mengatakan, data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) diragukan karena menggunakan komponen survei yang tidak realistis.

Dia menjelaskan, garis ke­mis­kinan Rp 267.408 untuk daerah perkotaan dan Rp 229.226 untuk daerah pedesaan tidak sesuai de­ngan biaya hidup masyarakat sehari-hari. “Padahal anggaran yang digelontorkan setiap ta­hun­nya meningkat cukup tajam,” sentil Enny. [Harian Rakyat Merdeka]