Berita

dani setiawan/ist

KAU Desak Australia Batalkan Pencairan Utang US$ 1 Miliar kepada SBY

SENIN, 02 JULI 2012 | 19:16 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Koalisi Anti Utang (KAU) mendesak pemerintah Australia membatalkan pencairan utang siaga sebesar US$ 1 miliar kepada pemerintahan SBY.

"Utang siaga itu tidak akan digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sebagai cadangan untuk memfasilitasi investor surat utang Indonesia," tegas Ketua KAU, Dani Setiawan kepada Rakyat Merdeka Online sesaat tadi (Senin, 2/7).

Utang itu, lanjut dia, juga akan merugikan perekonomian Indonesia karena digunakan untuk kembali mendesakan berbagai agenda liberalisasi ekonomi. Indonesia juga akan dirugikan dengan pembayaran commitment fee, front-end fee dan lain-lainnya yang dipersyaratkan oleh kreditor.


Seperti diketahui, Presiden SBY hari ini dijadwalkan melakukan kunjungan bilateral ke Australia untuk membicarakan sejumlah persoalan termasuk untuk meminta komitmen pencairan utang siaga sebesar US$ 1 miliar itu.

Pemerintah sendiri kini tengah menanti realisasi komiment utang siaga sebesar US$ 5,5 milar atau Rp 51,7 triliun. Dengan rincian, dari Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar US$ 500 juta, Bank Dunia senilai US$ 2 miliar, pemerintah Australia sebesar US$ 1, dan sisanya diharapkan dari Jepang.

Pinjaman siaga itu rencananya akan digunakan pemerintah untuk mengantisipasi perluasan dampak krisis global akibat pelarian modal ke luar (capital outflow) dan kesulitan dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) akibat minimnya minat investor.

Dikatakan dia, Indonesia akan dirugikan dengan pembayaran commitment fee, front-end fee dan lain-lain yang dipersyaratkan oleh kreditor. Misalnya, pada tahun 2009, ketika menandatangani perjanjian utang siaga dari Bank Dunia sebesar 2 miliar dolar AS, pemerintah harus menyetor pembayaran front-end fee sebesar 5 juta dolar AS di luar pembayaran bunga.

"Kami mendesak Pemerintah Australia membatalkan pencairan utang siaga itu," tandas Dani.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya