Berita

dani setiawan/ist

DPR Harus Tolak Pinjaman untuk IMF!

SABTU, 30 JUNI 2012 | 16:50 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Koalisi Anti Utang (KAU) mengkritik Pemerintahan SBY terkait rencana pemberian pinjaman kepada International Monetary Fund alias IMF. Pemerintah dianggap tidak peka karena mau memberikan pinjaman sementara utang nasional kita masih banyak.

"Kami menolak rencana itu," tegas Direktur KAU Dani Setiawan kepada Rakyat Merdeka Online sesaat tadi (Sabtu, 30/6).

Rencana pemberian pinjaman kepada IMF merupakan hasil pertemuan Kelompok G20 di Los Cabos, Mexico, pekan lalu. Negara-negara anggota diminta menambah cadangan modal IMF untuk menanggulangi krisis. Negara-negara eropa dan AS butuh lebih banyak likuiditas dari negara berkembang untuk memulihkan perekonomian negara-negara yang dilanda krisis.


Menurut Dani, menjadikan IMF sebagai agen pemulihan krisis adalah keliru dan sesat. Saat ini IMF tengah mengalami krisis legitimasi atas peranannya yang telah membangkrutkan ekonomi negara-negara berkembang.

Tambahan modal kepada IMF, katanya, akan menjadikan rakyat Eropa semakin sengsara. Karena utang-utang IMF akan digunakan untuk menyelamatkan industri keuangan (bank) di Eropa dengan tetap meminta rakyat melakukan sejumlah kebijakan pengetatan, seperti penurunan gaji, PHK, dan pencabutan subsidi. Sama sekali tidak diperuntukan untuk membantu rakyat Eropa.

Ditambahkan Dani, seharusnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak dengan gampangnya berdalih bila pinjaman 1 miliar dolar AS yang akan diberikan diambil dari cadangan devisa negara yang kini berjumlah 111,52 miliar dolar AS.

"Menkeu harus berkaca pada kondisi ekonomi Indonesia. Utang RI masih banyak dan bahkan akan menarik utang baru USD 5 miliar dari World Bank, ADB, Australia, dan lembaga donor lainnya, sebagai antisipasi dampak krisis Eropa," terang dia.

"Kami mendesak DPR menolak rencana ini karena bertentangan dengan kepentingan nasional dan konstitusi. Dan kami menyerukan agar Indonesia tidak usah terlibat dalam menghidupkan kembali lembaga (IMF) yang harusnya sudah jadi fosil," tandasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya