Hijacked Democracy Tak Punya Ideologi Sejahterakan Rakyat

Demokrasi yang dibajak atau hijacked democracy melahirkan kebijakan yang semakin memperdalam jurang kemiskinan dan memperlebar kesenjangan.

Gejala lain dalam model demokrasi yang dibajak adalah ketidakmampuan proses hukum menekan kriminalitas kerah putih, kejahatan ekonomi dan keuangan yang menggunakan piranti kebijakan sehingga tampak resmi. Itu sebabnya, di negara demokrasi yang dibajak, walaupun pemimpin dan anggota parlemen dipilih dalam pemilihan umum yang berlangsung secara langsung, tetapi eksekutif dan legislatif hampir-hampir gagal menciptakan kebijakan yang berdimensi kesejahteraan dang keadilan.

Demikian disampaikan ekonom Indonesia, DR. Rizal Ramli, ketika berbicara dalam pertemuan para penasihat PBB untuk Laporan Pembangunan Manusia 2012 di Hank Shannon Conference Room, di One UN Plaza, New York, Amerika Serikat, Selasa siang waktu setempat atau dinihari waktu Indonesia (5/6).

Rizal Ramli menjadi anggota UN Advisory Panel yang bertugas membantu UNDP menyiapkan laporan Pembangunan Manusia 2012. Untuk laporan tahun ini, UNDP mengundang 18 ahli ekonomi dan pengambil kebijakan dari beberapa negara. Anggota UN Advisory Panel memberikan masukan dan pandangan untuk melengkapi laporan yang akan dirilis buklan Oktober itu.

Selain Rizal Ramli, sejumlah ilmuwan dan tokoh dari beberapa negara juga menjadi anggota Panel Penasehat PBB tahun ini. Mereka antara lainb adalah Edward S. Ayensu dari Ghana yang pernah bekerka sebagai Ketua Panel Inspeksi Bank Dunia.

Patrick Guillaumont dari Prancis, yang merupakan Ketua Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement International (FERDI). Juga direktur Institut untuk Studi Internasional Nanna Hvidt dari Denmark. Penerima Nobel bidang ekonomi, Prof. Sir James Mirrless Alexander dari Inggris juga diundang untuk memperkuat Panel PEnasihat PBB itu.

Rizal Ramli juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah contoh negara dimana kelompok elite yang berkuasa memperoleh kekuasaan dengan menggunakan jalan demokrasi namun hanya berpihak kepada sebagian kecil rakyat.

“Itu sebabnya di Indonesia kita melihat tanda-tanda praktik demokrasi yang tumbuh subur, namun di sisi lain kita juga melihat kesejahteraan hanya dimiliki oleh segelintir orang,” ujar Rizal Ramli lagi.

Ini juga, demikian Rizal, yang menjelaskan mengapa di tengah praktik demokrasi yang menggebu-gebu, jumlah pengangguran dan jumlah pendudukan miskin di Indonesia terus meningkat. Pemerintah, sebutnya lagi, lebih senang mengutak-atik indikator makro ekonomi, dan melupakan sektor mikro ekonomi yang berkaitan langsung dengan rakyat.

Di Indonesia, katanya lagi, indikator makro ekonomi terlihat begitu bagus sampai-sampai dianggap dunia internasional sebagai prestasi. Padahal indikator makro ekonomi itu tidak mampu diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan yang betul-betul pro growth.

“Aliran dana asing ke Indonesia memang terlihat cukup kencang akhir-akhir ini. Tetapi di sisi lain kita juga melihat deindustrialisai dimana-mana,” ujarnya lagi.

Selain itu, Rizal Ramli juga mengatakan hijacked democracy diperkuat oleh ekonom konvensional yang mengabdikan diri untuk kepentingan asing dan menggunakan Washington Consensus sebagai kitab suci yang tidak bisa diubah sama sekali.

Kepercayaan buta pada prinsip-prinsip globalisasi dalam Washington Consensus itulah yang akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan yang timpang dan memberatkan rakyat banyak. Misalnya, subsidi untuk rakyat dicabut, sementara pelaku ekonomi besar malah diberikan subsidi. [guh]