Berita

jafar hafsah/ist

Demokrat Senayan Diimbau Rawat Konstituen

JUMAT, 11 MEI 2012 | 11:38 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Ketua DPP Partai Demokrat Muhammad Jafar Hafsah meminta seluruh anggota DPR Fraksi Partai Demokrat merawat konstituen di daerah.

"Ketika saya menjadi ketua Fraksi (Demokrat), anggota selalu saya berikan surat instruksi untuk turun ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing," kata Ketua Fraksi Demokrat nonaktif ini di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, (Jumat, 11/5).

Menurutnya, dalam keterangannya yang diterima pagi ini, merawat dapil bagi anggota DPR merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan dan sekaligus menampung aspirasi masyarakat.

"Sebagai wakil rakyat, DPR diwajibkan dan diinstruksikan untuk turun ke tengah masyarakat terutama di dapilnya," ujarnya.

Anggota komisi IV ini menjelaskan, para anggota DPR RI memiliki masa rese empat kali dalam setahun yang harus dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi sambil menemui pemilih di dapil.

"Saya selalu memanfaatkan masa reses ke dapil untuk serap aspirasi dan menemui konstituen yang telah memilih saya."

Jafar berharap tidak ada satu pun anggota DPR dari Partai Demokrat menelantarkan konstituennya di daerah.

"Kalau tidak turun itu artinya dukungan dari rakyat di dapilnya disia-siakan dan berpotensi direbut partai lainnya," cetusnya.

Jafar juga menilai dukungan konstituen yang besar hingga menempatkannya sebagai anggota DPR adalah sebuah investasi yang harus terus di kembangkan dan dijaga.

"Bagi saya konstituen adalah investasi. Jadi, tidak boleh tidak saya harus dekat dengan mereka dan memperhatikan aspirasinya," ungkapnya.

Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan di Kementrian Pertanian ini juga menyebutkan, jika ada anggota DPR yang ingin dipilih kembali oleh rakyat merawat dapil adalah hal yang mutlak.

"Bagaimana mau dipilih lagi kalau konstituennya jarang ditemui yang ada mereka akan mereka kecewa karena tidak diperhatikan," pungkasnya. [zul]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya