Berita

MAP

Dunia

Muhammad VI: Tugas Saya Memastikan Rule of Law

KAMIS, 10 MEI 2012 | 20:29 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Keadilan hanya ada pada sistem pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi dan prinsip rule of law. Demikian disampaikan Raja Muhammad VI saat berbicara di depan peserta dialog nasional dan reformasi sistem peradilan negeri itu, di Istana Negara di Kasablanka, Maroko, hari Selasa lalu (8/5).

Sejumlah pejabat penting Maroko menghadiri resepsi tersebut, termasuk Perdana Menteri, Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Majelis Rendah, juga Kabinet dan para penasihat Raja.

"Sudah menjadi tugas saya untuk memastikan bahwa rule of law dilaksanakan dan untuk mempromosikan investasi dan pembangunan," ujar Muhammad VI seperti dikutip dari Maghrebe Arab Presse.

Dalam kesempatan itu ia juga mengingatkan kembali semangat reformasi yang disampaikannya dalam pidato kenegaraan 20 Agustus 2009 lalu. Konstitusi baru yang dimiliki Maroko, hasil amandemen tahun lalu, sebutnya, antara lain menjamin kemerdekaan lembaga peradilan yang dipisahkan dari lembaga legislatif dan eksekutif.

Inisiatif amandemen Konstitusi Maroko itu berasal dari Raja Muhammad VI. Ia membentuk sebuah badan konstituante yang bekerja selama beberapa bulan untuk mengumpulkan aspirasi berbagai kelompok masyrakat dan menyusun sebuah draft konstitusi baru. Ini adalah amandemen kesekian yang dilakukan Maroko sejak lepas dari kontrol Prancis tahun 1956.

Semua pengamat politik Afrika Utara dan Timur Tengah tampaknya sepakat bahwa amandemen yang pertama kali ditawarkan Raja Muhammad VI bulan Maret 2011 itu adalah pintu keluar paling elegan untuk menyelamatkan Maroko dari sambaran api revolusi yang meluluhlantakkan beberapa negara di kawasan tersebut.

Raja muda kelahiran Agustus 1963 yang mulai berkuasa tahun 1999 ini juga menegaskan efektifitas pendekatan partisipatif dan dan inklusif dalam sistem peradilan Maroko. Keadilan yang esensial ini, sebutnya lagi, hanya dapat diwujudkan bila semua elemen bangsa dan lembaga pemangku kepentingan menjadikan keadilan sebagai prioritas utama.

Dia memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua elemen bangsa Maroko yang menghargai proses reformasi dan berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mewujudkan tujuan nasional. Semua pihak, sebutnya sekali lagi, harus dapat memainkan peranan aktif dalam dialog nasional.

"Tujuan umum kita adalah menggariskan kesepakatan nasional dengan tujuan yang jelas, prioritas dan program yang spesifik, serta pendanaan dan mekanisme implementasi yang jelas," demikian Muhammad VI. [guh]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya