Berita

ilustrasi/ist

Bisnis

40 Juta Orang Pribadi Belum Nyetorin Pajak

Sensus Pajak Ditaksir Raup Pendapatan Rp 885 Triliun
RABU, 02 MEI 2012 | 08:05 WIB

RMOL.Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan me­ng­ungkapkan sekitar 40 juta orang pribadi belum membayar ke­wajiban pajaknya kepada negara.

“Ada 40 juta orang pribadi yang belum bayar pajak, itu ber­dasarkan data statistik yang kita dapat dari BPS (Badan Pusat Sta­tistik),” ujar Dirjen Pajak Fuad Rahmany di kantornya, kemarin.

Fuad juga menyatakan, menu­rut catatan tahun lalu, dari sekitar 12 juta wajib pajak, baru 500.000 wajib pajak badan yang menye­rahkan Surat Pemberitahuan Ta­hu­nan (SPT) dan membayar pa­jak penghasilan (PPH) kepada negara.

“Itu pun dari sekitar Rp 400 triliun penerimaan pajak PPH badan negara tahun lalu, 90 persen atau porsi terbesar berasal dari 100 ribu badan usaha,” jelas Fuad.

Itu artinya, penerimaan negara dari pajak yang dibayarkan oleh 100 ribu wajib pajak badan tak sebanding dengan sekitar 12 juta wajib pajak badan yang ada di Indonesia.

Meski begitu, pihaknya me­mi­­liki kewajiban melakukan upaya pemungutan pajak ter­ha­dap se­lu­ruh komponen ma­sya­ra­kat yang berpenghasilan wa­jib dikenai pajak.

“Ini fakta cukup untuk dija­dikan alasan bagi kami, mem­bang­kitkan semangat demi men­ja­lankan tugas mendatangi me­reka dan menyampaikan pesan bahwa negara tidak bisa hanya hidup dari 100 ribu perusahaan,” tegas Fuad.

Oleh sebab itu, Ditjen Pajak kembali meluncurkan Sensus Pajak Nasional (SPN) sebagai bentuk upaya penggalian potensi perpajakan. Kegiatan yang juga ber­langsung tahun lalu ini seka­ligus upaya mencapai target pe­nerimaan negara yang terus me­ningkat sepanjang tahun.

Perlu diketahui, SPN tahun 2012 akan digelar dari 1 Mei sam­pai 31 Oktober. Objek yang akan disensus yakni sentra bisnis, bangunan tinggi, perumahan, dan objek pajak potensial lainnya.

Pelaksanaan SPN kali ini diharapkan bisa lebih baik seiring dengan adanya perbaikan seperti sosialisasi lebih intensif, formulir isian sensus yang lebih sederhana serta sistem aplikasi yang telah disempurnakan.

Kegiatan pendataan objek pajak dalam rangka pengumpulan data perpajakan itu ditandai de­ngan pelepasan 354 petugas sensus pajak dari Kanwil Ditjen Pajak se-DKI Jakarta yang akan menuju lima titik lokasi sensus di Jakarta, kemarin.

“Kita harus bersifat proaktif mendatangi wajib pajak untuk memberikan sosialisasi tentang pajak,” terang bekas Kepala Bapepam-LK ini. Dia menar­getkan, melalui SPN 2012 akan diperoleh hasil pajak sebesar Rp 885 triliun. Penerimaan pajak itu diharapkan datang dari 2 juta wajin pajak badan dan orang pribadi. “Kami berharap, mudah-mudahan upaya SPN ini berjalan lancar,” cetus Fuad. [Harian  Rakyat Merdeka]



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya