Gubernur DKI Jakarta Harus Sigap, Ibukota Tempat Favorit Unjuk Rasa

RMOL. Dari 51,8 persen pemberitaan soal demonstrasi buruh, sebanyak 32,7 persen pemberitaan terpusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Menyusul setelah itu Jawa Barat 27,3 persen dan Banten 20,3 persen. Artinya, dari berbagai aksi demonstrasi buruh, yang paling banyak mendapat perhatian media adalah demo yang terkonsenrtasi di Jakarta.

Hal itu disampaikan Koordinator Riset Indonesia Media Monitoring Centre, Muhammad Farid, lewat siaran pers yang diterima Rakyat Merdeka Online pagi ini (Selasa, 1/5).

"Jakarta adalah kawasan ‘favorit’ bagi para buruh dalam melakukan demonstrasi. Sebab Jakarta adalah pusat dari segala informasi dan basis komunikasi massa. Dengan mengkonsentrasikan aksi demonstrasinya di Jakarta, pesan yang diusung oleh buruh akan dengan cepat merambah ke berbagai provinsi di Indonesia. Jakarta mendapatkan proporsi yang besar dalam liputan media massa," jelas Farid.

Karena itu, lanjut Farid, wajar sekali jika dari total 522 pemberitaan soal demontrasi buruh, proporsi pemberitaan Jakarta mengambil jatah sampai 30 persen lebih. Berbeda jauh dengan, misalnya Jawa Timur yang hanya 9 persen dan Sumatera yang 4,5 persen. Kedua provinsi terakhir ini, secara geografis, tidak berada pada pusaran isu nasional. Adapun Jawa Barat dan Banten, menurut Farid, posisinya menjadi penting juga karena terletak di sekitar Jakarta.

"Otomatis, isu yang memanas di Jakarta, perlahan mengalir ke wilayah sekitarnya, yaitu Jabar dan Banten. Apalagi, fakta menunjukkan bahwa dua provinsi ini memiliki jumlah buruh yang sangat banyak. Terutama di sentra industrinya. Aliran isu dari Jakarta mengalir cepat ke kedua provinsi ini," terang Farid.

Terkait dengan ini, Farid menegaskan bahwa Gubernur Jakarta terpilih nanti harus memiliki sensitifitas dalam melihat fenomena dan peta persoalan ini. Pertama, kata Farid, gubernur mendatang dituntut untuk mampu memiliki respon yang cepat dalam mengapresiasi aspirasi dan tuntutan hak kalangan buruh. Jika tidak memiliki responsifitas yang cerdas, akan berdampak pada stabilitas keamanan Jakarta di masa mendatang. Mengingat konsolidasi gerakan buruh beberapa tahun ini semakin kuat.

Kedua Gubernur Jakarta harus melakukan pendekatan yang tepat dalam merespons aksi-aksi buruh. Namun, Farid menjelaskan, cara yang paling efektif untuk “meredam” gerakan buruh adalah dengan mengakomodir aspirasi dan tuntutan hak mereka.

Monitoring IMMC menunjukkan bahwa dari berbagai pemberitaan soal tuntutan buruh dalam aksi demonstrasi yang dilakukannya, sekitar 40,9 persen terkait dengan kenaikan upah. Setelah itu menyusul isu penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak sebanyak 21,8 persen pemberitaan dan isu kesejahteraan sebesar 16,6 persen.

Data tersebut, lanjut Farid, menunjukkan bahwa segala bentuk aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh, bermuara pada terpenuhinya tuntutan kesejahteraan ekonomi mereka. Artinya, jika gubernur DKI terpilih nanti ingin “membersihkan” Jakarta dari segala bentuk aksi demonstrasi buruh, maka melahirkan regulasi yang mengapresiasi hak dan tuntutan mereka menjadi prioritas. Apalagi, persentase suara buruh di Jakarta dalam Pilgub nanti tak dapat diabaikan. Jadi kuncinya, para cagub yang saat ini sedang berkompetisi, harus pandai-pandai membaca aspirasi dan tuntutan para buruh.

IMMC menggelar riset media di 3 media massa online nasional, yang secara metodologis representatif untuk memberikan gambaran pemberitaan gerakan buruh.
Hasilnya, pemberitaan yang paling dominan terkait dengan buruh adalah demonstrasi. Jumlahnya mencapai 58,1 persen dari total 897 pemberitaan, terbagi dalam 1413 isu tentang buruh yang muncul dalam 1 tahun terakhir ini. Yaitu sejak 26 April 2012 hingga 26 April 2012.

Setelah berita demonstrasi, menyusul berita tentang upah buruh sebanyak 29,6 persen; kesejahteraan buruh 12,9 persen; penolakan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 12,9 persen; dan mediasi buruh sebesar 6,9 persen. [zul]