Kenaikan Investasi Ternyata Bukan Pengaruh Rating Asing

RMOL.Kamar Dagang dan Industri (Kadin) In­donesia meminta pemerintah lebih memperhatikan ek­sistensi pengusaha dalam negeri. Peng­usaha lokal mam­pu memicu per­tumbuhan investasi khu­susnya di daerah. Jangan terlalu men-dewakan rating investasi asing.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Infrastruktur, Konstruksi dan Properti Zulkar­nain  Arief mengatakan, pemerin­tah jangan terlalu mengandalkan investasi asing untuk menggerak­kan perekonomian.

“Pemerintah harus lebih mem­perhatikan eksistensi pengusaha lokal, terutama yang ada di dae­rah-daerah. Jangan sampai me­reka hanya jadi penonton di ne­geri sendiri. Kalau pun menggu­nakan investor asing, setidaknya menggandeng pengusaha lokal,” ujar Zul­karnain kepada Rakyat Merdeka, Kamis (26/4).

Menurut Ketua Kadin Provinsi Sulawesi Selatan ini, lembaga pe­meringkat investasi internasional tidak boleh sepenuhnya menjadi ru­jukan. Karena itu, ia mengaku ti­dak khawatir dengan masih enggan­nya Standard & Poors (S&P) menaikkan rating Indone­sia ke level investment grade atau layak investasi. Apalagi, katanya, se­belumnya dua lembaga peme­ring­kat Fitch Rating dan Moody’s sudah menaikkan rating Indo­nesia.

Ia menyarankan pemerintah lebih berhati-hati dengan lem­baga pemeringkat internasional. Karena dia khawatir penundaan rating tersebut hanya trik agar iklim investasi tidak bagus. “Se­hingga daya saing kita lemah.  Hal itu justru membuat pengu­saha dari luar negeri bisa leluasa di negara kita karena potensi me­mang ada,” ungkap Zulkarnain.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dengan tumbuhnya investasi di daerah-daerah, khususnya yang dilakukan oleh pengusaha lokal, di­harapkan akan membuka pe­luang-peluang ekonomi baru.

“Pengusaha lokal apabila di­beri kesempatan pasti sangat ber­minat berinvestasi. Berbagai pro­yek seperti infrastruktur, in­dustri hingga perumahan siap digarap. Dengan begitu akan ada lapangan pekerjaan baru,” pungkasnya

Sebelumnya, Badan Koordi­nasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, pada kuartal I-2012, membukukan investasi se­besar Rp 71,2 triliun. Perolehan itu naik 32,9 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 53,6 triliun.

Kepala BKPM Gita Wirjawan menjelaskan, realisasi investasi tersebut masih didominasi oleh penanaman modal asing (PMA) yang mencapai Rp 51,5 triliun. Se­mentara untuk penanaman mo­dal dalam negeri (PMDN) ter­catat mencapai Rp 19,7 triliun. Angka itu telah menyentuh 25,7 persen dari total target realisasi investasi 2012 yang dipatok Rp 283 triliun.

“Biasanya capaian kuartal per­tama kurang dari seperempat dari target. Namun untuk tahun ini tren investasi cukup positif. Khu­susnya untuk PMA dari Korea, mereka investasi dalam jumlah besar,” ujar pria yang juga men­jabat sebagai Menteri Perdaga­ngan ini di Jakarta, Senin (23/4).

BKPM mencatat lokasi pro­yeksi PMA terbesar masih berada di DKI Jakarta dengan nilai 1,2 miliar dolar AS. Berikutnya Jawa Barat 1,1 miliar dolar AS, Banten 600 juta dolar AS, Sulawesi Sela­tan 400 juta dolar AS dan Nusa Tenggara Barat sebesar 400 juta dolar AS.

Realisasi PMA, menurut Gita, berdasarkan sektor usaha masih didominasi oleh sektor pertam­bangan dengan nilai 1,1 miliar dolar AS, transportasi, gudang dan telekomuniaksi senilai 800 juta dolar AS, tanaman pangan dan perkebunan senilai 500 juta dolar AS, industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektro­nik senilai 500 juta dolar AS serta industri alat angkutan dan trans­portasi lainnya 400 juta dolar AS.

“Upaya peningkatan pemera­taan investasi ke seluruh wilayah berdampak pada realisasi inves­tasi luar jawa hampir mendekati separuh dari total realisasi pe­riode ini. Namun perlu perce­patan pembangunan infrastruktur seperti penyediaan listrik dan gas,” tandasnya. [Harian Rakyat Merdeka]