Awas, Utang Pemerintah Bisa Tembus 2.000 Triliun

RMOL.Meningkatnya utang Pemerintah Indonesia menunjukkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara. Pasalnya, tiap tahun utang Indonesia bertambah.

Pengamat ekonomi Ichsanud­din Noorsy mengatakan, terus me­lonjaknya utang negara me­rupakan indikasi masih tegaknya re­zim neo liberal atau negara yang bergantung utang. Baik utang yang bersifat multilateral atau bilateral.

“Dengan utang itu, Indonesia gampang didikte negara maju yan­g merupakan penguasa eko­nomi dunia,” kata Noorsy kepada Rak­yat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, Ditjen Pe­ngelolaan Utang Kemenkeu men­catat, memasuki bulan Maret 2012, total utang pemerintah In­donesia mencapai Rp 1.859,43 tri­liun. Jumlah itu naik Rp 55,94 triliun dari posisi di akhir 2011 yang nilainya Rp 1.803,49 triliun. Dilihat dari skala rasio terhadap PDB (produk domestik bruto), utang Pemerintah Indo­ne­sia berada di level 25,7 persen pada Maret 2012.

Berkaca pada statistik pening­katan utang negara dari tahun ke tahun, Noorsy pun memprediksi utang Indonesia akan terus naik. “Saya kira nilai utang akan tem­bus sampai Rp 2.000 triliun,” prediksinya.

Peningkatan itu didasari seiring meningkatnya beban hidup ma­syarakat dari tahun ke tahun. Se­perti yang terjadi pada tahun 2009, misalnya. Di mana seorang ba­yi yang baru lahir sudah dibe­bani biaya Rp 7 juta dan sekarang angka membengkak mencapai kisaran Rp 8 juta.

Itu memperlihatkan beban hi­dup masyarakat yang terus me­nga­lami peningkatan. Namun, po­kok masalahnya bukan menge­nai jumlah beban biaya per warga tersebut, melainkan terjadinya penghisapan ekonomi secara struk­tural dan pengalihan surplus eko­nomi nasional secara sis­te­matis pada saat bersamaan. “Itu yang tidak disadari banyak orang dibalik rezim berutang,” timpal dia.

Noorsy pun menyarankan pe­merintah untuk mengikuti jejak Pemerintah China dalam meman­faatkan cadangan devisa dengan struktur yang cerdas. China be­rani memegang kendali pasaran emas dan  membeli surat berharga Amerika Serikat (AS).

Anggota Komisi XI DPR Achsanul Qosasih mengatakan, melihat kondisi utang saat ini, pemerintah harus berhati-hati walau dari sisi ratio utang dengan PDB (produk domestic bruto) masih dalam kondisi aman di bawah 30 persen, yakni 25,7 persen pada bulan Maret 2012.

Dia mengungkapkan, untuk menghambat laju peningkatan utang negara, pemerintah harus terus menggalakkan pengem­bangan industri dalam negeri guna meningkatkan penerimaan negara. “Dari Bea Cukai, dari pajak itu juga harus ditingkatkan, sehingga penerimaan kita imbang dengan pengeluaran,” jelasnya.

Achsanul berharap, setiap ru­piah utang yang dikeluarkan pe­merintah dapat dipertanggung ja­wabkan kepada rakyat dan ber­implikasi langsung terhadap perbaikan kualitas. [Harian Rak­yat Merdeka]