Berita

ilustrasi/ist

Bisnis

HKTI Pertanyakan Program Impor Pangan Pemerintah

SABTU, 28 APRIL 2012 | 08:00 WIB

RMOL.Ketua Umum Himpunan Keru­kunan Tani Indonesia (HKTI) Oesman Sapta menyatakan, hingga kini program ketahanan pa­ngan belum berjalan baik. Pa­salnya, Indonesia masih mela­kukan impor dengan skala yang begitu besar.

Seperti diketahui, pemerintah men­canangkan program keta­hanan pangan dengan cara me­ning­katkan produktivitas komo­ditas dalam negeri.

“Kalau sudah tercapai (keta­ha­nan pangan) kita nggak akan im­por sebanyak 16 miliar dolar AS per tahun, itu ukurannya. Katanya be­ras kita cukup, kok kita impor te­rus menerus, ini kan menjadi tan­da tanya,” ujar Oesman saat Ulang Tahun HKTI ke-39 di Jakarta, kemarin.

Padahal di Sulawesi Selatan produksi beras mengalami sur­plus sekitar 2 jota ton per tahun. Kua­litasnya pun sangat bagus, tetapi dengan peraturan peme­rin­tah yang melarang untuk ekspor, tidak akan membantu petani di sana.

Oesman menyarankan perlu­nya dibentuk sistem untuk mem­benahi pertanian di Indonesia, yaitu dengan program 5 S yakni Stra­tegi, Struktur, Skill, Sistem, Speed, termasuk di dalamnya Tar­get. Selama lima tahun ke de­pan, pemerintah harus memi­liki targetn apa yang harus diberikan kepada petani di Indonesia.

Dia berharap itu dikembang­kan lagi untuk semua produksi lain­nya seperti beras. Pasalnya, ada wi­layah yang mampu mem­pro­duksi beras sampai 4-8 ton bah­kan ada yang mencapai 12 ton.

Di tempat yang sama, Ketua Harian HKTI Sutrisno Iwantono mengatakan, ada perbedaan antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Menurutnya, konsep ketahanan pangan adalah terse­dia­nya pangan dalam jum­lah, waktu, lokasi, harga yang te­pat. Tidak peduli dari mana asalnya apakah dari dalam negeri atau impor.

Sementara konsep kedaulatan pangan adalah kebutuhan pangan dalam negeri tersebut selain harus tersedia dalam jumlah, waktu, lokasi dan harga yang tepat, juga harus dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Menurut Sutrisno, konsep ke­daulatan pangan ini sangat penting karena selain Indonesia tidak ke­hilangan devisa untuk mengimpor pangan, juga men­ja­dikan Indonesia tidak tergantung kepada negara lain dan dapat meningkatkan kese­jah­teraan petani.

Saat ini impor produk pangan Indonesia sangat tinggi. Bahkan untuk komoditas beras sebe­nar­nya produksinya sudah men­cu­kupi tetapi tetap impor. [Harian Rakyat Merdeka]



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya