Berita

tentara korut berbaris/ist

LAPORAN DARI PYONGYANG

Bukan Korea Utara Tapi Amerika yang Mengancam Dunia

KAMIS, 12 APRIL 2012 | 11:05 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Stabilitas di Semenanjung Korea hanya bisa tercapai bila negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, menarik pasukan Amerika Serikat yang sudah lebih dari 40 tahun ditempatkan di kawasan itu. Hanya dengan stabilitas di Semenanjung Korea, pembicaraan mengenai perdamaian dan penyatuan Korea mungkin untuk dilakukan.
 
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Pelopor, Ristiyanto, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 12/4).
 
Ristiyanto yang juga Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea sedang berada di Pyongyang, Korea Utara, untuk menghadiri Festival Internasional Seabad Kim Il-sung. Salah satu kegiatan yang diikutinya adalah Kongres Internasional untuk Mendukung Reunifikasi Korea yang dilakukan di Ball Room Hotel Hanggakdo Internasional di Pyongyang, Rabu petang waktu setempat (11/4).
 

 
"Rencana Korea Utara meluncurkan satelit komunikasi ke ruang angkasa diplintir Amerika dan negara-negara Barat lain sebagai ancaman terhadap dunia. Padahal di saat bersamaan, Amerika Serikat tengah mengadakan apa yang mereka sebut sebagai latihan militer besar-besaran di Semenanjung Korea. Justru Amerika yang sedang mengancam dunia dan memprovokasi Korea Utara," ujar Ristiyanto.
 
Menurut Ristiyanto, semua  peserta kongres sepakat bahwa persoalan di Semenanjung Korea saat ini adalah buah karya kolonialisme dan pertarungan kekuatan negara-negara super power yang berlangsung sejak awal abad ke-20 yang lalu. Kini Amerika Serikat berada di atas angin dan dengan demikian merasa memiliki hak untuk menempatkan pasukan sebanyak mungkin di banyak kawasan lain termasuk di Semenanjung Korea dan Asia Timur.
 
"Penempatan pasukan Amerika ini ada hubungannya dengan keinginan mereka mempertahankan status sebagai polisi dunia. Padahal jaman sudah berubah," ujarnya lagi.
 
Dalam kongres itu, salah seorang pembicara dari Jepang mengakui bahwa penjajahan yang dilakukan Jepang di Korea di awal abad ke-20 ikut berperan dalam konflik di Semenanjung Korea saat ini.
 
"Bila Jepang tidak pernah menjajah Korea, maka Korea tidak akan terpisah," ujarnya lagi.
 
Pada tahun 1905 Jepang berhasil mengalahkan Rusia dalam peperangan yang merebak di sekitar perbatasan kedua negara termasuk di wilayah kekaisaran Korea saat itu. Pada perjalanannya, Rusia dan Jepang membagi dua Semenanjung Korea. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, wilayah Korea yang dikuasai Jepang "diambil alih" Amerika Serikat. Sementara wilayah utara kembali dikuasai Rusia.
 
Eric Sirotkin, seorang pengacara dan mediator dari Amerika Serikat yang juga berbicara dalam kongres, mengakui bahwa stabilitas di Semenanjung Korea adalah prasyarat untuk memulai kembali pembicaraan penyatuan Korea. Seperti Ristiyanto, dia juga mengatakan bahwa hal itu hanya dapat terjadi bila pasukan Amerika Serikat ditarik dari Semenanjung Korea.
 
Dalam perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani dengan Korea Utara di penghujung Perang Korea di tahun 1953 lalu, katanya, pemerintah Amerika Serikat berjanji akan meninggalkan Semenanjung Korea. China meninggalkan Korea pada tahun 1958 diikuti Rusia beberapa tahun kemudian.
 
"Tetapi Amerika Serikat tidak pernah meninggalkan (Korea), dan genderang perang terus berlangsung di kawasan itu," sambung anggota Oregon Mediation Association itu.
 
Sebuah pulau di selatan Semenanjung Korea, sebutnya lagi, dinamai Pulau Perdamaian. Tetapi faktanya, pulau itu menjadi salah satu pangkalan angkatan laut. Sementara daerah perbatasan yang dikenal dengan nama Demilitarized Zone kini menjadi ladang ranjau darat. [guh]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya