Berita

presiden sby/ist

Keberanian Presiden SBY Diapresiasi Kelompok Rudy Gani

SENIN, 27 FEBRUARI 2012 | 19:44 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sikap Presiden SBY terhadap aktivitas LSM asing yang menjelek-jelekkan Indonesia di dunia internasional sudah cukup tegas. Sayangnya, sejumlah kementerian yang semestinya menindaklanjuti sikap tegas SBY itu tidak punya nyali.

Demikian antara lain yang disampaikan Tim Aliansi Mahasiswa Tolak LSM Asing yang siang tadi (Senin, 27/2) menagih janji Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Tim yang dipimpin Rudy Gani itu terdiri dari Badko HMI Jabotabeka-Banten, LISUMA Jakarta, Pusaka Indonesia, BEM RI, dan IMIKI.

“Seharusnya pemerintah tidak perlu ragu untuk membubarkan dan membekukan Greenpeace. DPR yang mewakili rakyat Indonesia saja sudah mendukung. Kalau pemerintah masih ragu, sebagai elemen bangsa kami juga siap mengawal,” kata sang kordinator, Rudy Gani.

Dalam kunjungan ke Kemendagri yang tak jauh dari Istana Merdeka itu. Rudy Gani menyampaikan tujuh poin penting yang harus diperhatikan pemerintah.

Pertama, mereka mengapresiasi sikap tegas Presiden SBY menentang intervensi pihak asing. Kedua, meminta pemerintah mengaudit keuangan LSM asing Greenpeace. Ketiga, mendesak jajaran pemerintah segera memberikan sanksi tegas terhadap segala pelanggaran baik administrasi maupun konspirasi yang telah dilakukan Greenepace selama beroperasi di Indonesia. Keempat, meminta dan menagih janji Kemendagri dan Kemenkumham untuk segera membekukan atau bahkan membubarkan Greenpeace karena melanggar UU 8/1985 tentang Ormas.

Kelima, Tim Aliansi akan mengerahkan ribuan orang dari elemen bangsa lainnya seperti mahasiswa, pemuda, dan organ masyarakat untuk mendatangi Kemendagri dan Kemenkumham apabila pernyataan sikap ini tidak segera ditindaklanjuti. Keenam, Tim Aliansi siap mengerahkan elemen bangsa lainnya seperti mahasiswa, pemuda, dan organ masyarakat untuk ikut mengusir perwakilan Greenpeace di Indonesia. Ketujuh, mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal kedaulatan NKRI dari upaya destruktif pihak asing. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya